Hak Belum Diberikan, Panwas 8 Kecamatan Ancam Mundur

oleh
oleh

Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) dari 8 kecamatan di kabupaten Sintang mengancam mengundurkan diri dari pengawasan pilpres 9 Juli mendatang. <p style="text-align: justify;">Ancaman pengunduran diri tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini, mereka tidak mendapatkan hak atas pengawasan yang telah mereka lakukan pada pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu. <br /><br />“Kami belum terima hak kami dari pengawasan pileg 9 April lalu, padahal ini sudah mau pengawasan pilpres. Selain itu kami juga belum mendapatkan SK padahal pelaksanaan pilpres hanya tinggal beberapa hari lagi,”ujar Paris Simamora, panwascam kecamatan Ketungau Tengah yang ditemui saat mendatangi kantor panwaskab pada Jumat (4/7/2014). <br /><br />Saat sejumlah panwascam mendatangi kantor panwas kabupaten, tak satupun komisioner panwas kab berada di tempat. Informasi yang dihimpun media ini, para panwaskab tengah melakukan pengawasan pendistribusian logistik pilpres di sejulah daerah. <br /><br />Adapun panwas kecamatan yang mempersoalkan masalah hak dan SK pengawasan pilpres antara lain kecamatan Sintang, Ketungau Tengah, Ketugau Hulu, Kayan Hulu, Sungai Tebelian, Ambalau dan Kayan Hilir. <br /><br />“Untuk melakuakn pengawasan pilpres nanti, kami hanya dibekali surat pengantar saja. Pileg dan pilpres itu kan dua kegiatan yang berbeda,”ujar Suban, panwas asal kecamatan Ambalau. <br /><br />Sahuri, Divisi Administrasi Panwaskab Sintang saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan bahwa terkait masalah teknis administrasi dirinya memang tidak menguasai. <br /><br />Sebab hal itu menurutnya langsung ditangani oleh bagian kesekretariatan. Namun menurutnya ia telah bertanya kepada bagian sekretariat tentang hak panwascam yang disebut-sebut belum diberikan. <br /><br />“Yang tahu persis masalah administrasi adalah bagian kesekretariatan. Tapi Informasi yang saya dapatkan, uang kehormatan untuk panwascam sudah diberikan sampai bulan Mei. Untuk bulan Juni, baru minggu ini, jadi ada yang sudah mengambil dan ada juga yang belum. Kalau untuk bulan Juli memang belum ada. Kendalanya apa, kita belum tahu persis. Tapi yang jelas untuk proses administrasinya itu kan cukup panjang juga,”jelasnya. <br /><br />Ditambahkan ketua panwaskab Sintang Edwar  Sihotang yang dihubungi via ponselnya mengatakan bahwa ia telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah panwas, dan hanya panwas dari 3 kecamatan saja yang mempersoalkan dua hal tersebut. <br /><br />Yaitu panwas dari kecamatan Ketungau Tengah, Ketungau Hilir dan Ambalau. Saat dihubungi ia mengatakan akan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada PPL di wilayah kecamatan Sintang di kantor sekretariat panwascam Sintang Jalan Akcaya I. <br /><br />“Kalau tentang hak, setahu saya sudah beres semua. Kalau tentang anggaran pilpres, jam 2 siang ini saya baru ditelpon panwas provinsi dan mengabarkan bahwa pendanaan untuk pengawasan pilpres di Sintang baru akan dikirim. Jadi kapan bisa sampai ke tangan panwascam, itu yang lebih paham teknisnya tentu bagian sekretariat,”jelasnya. <br /><br />Terkait masalah SK (surat keputusan) kepada panwas untuk melakukan pengawasan pada pilpres 9 Juli mendatang, Edward mengatakan bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh panwas provinsi, pihaknya hanya memberikan surat dengan judul penambahan kewenangan untuk mengawasi pilpres. Surat tersebut menurutnya telah didistribusikan kepada setiap panwascam pada awal Juni lalu. <br /><br />“Kita hanya membreakdown langkah yang telah dilakukan oleh panwas provinsi. Dari panwas kabupaten dilanjutkan ke panwas kecamatan dan ke tingkat PPL di setiap daerah,”tegasnya. <br /><br />Hal itu menurutnya sesuai dengan pengalaman pengawasan yang terjadi pada pilgub tahun 2012 yang dilanjutkan dengan dilaksanakanya verifikasi faktual parpol. <br /><br />“Kalau saat mereka datang kami tidak ada di tempat, kepada pak Suban, panwas dari Ambalau sudah saya samapikan bahwa mulai tanggal 2 sampai 4 Juli, kami semua tidak ada di kantor. Kami sedang melakukan pengawasan pendistribusian logistik pilpres dan memastikanya sampai di setiap KPPS,”jelasnya.<br /><br />Lantaran sejumlah agenda yang padat dan telah direncanakan sebelumnya, pihaknya baru berencana melakukan pemanggilan dan koordinasi dengan sejumlah panwascam yang mendatangi kantor panwaskab pada Senin (7/7/2014) mendatang. <strong>(ek/das)</strong></p>