Anggota Komisi X DPR Ir Hetifah Sjaifudian MPP PhD menyatakan, penurunan angka kemiskinan yang disampaikan pemerintah belum tentu merefleksikan persepsi masyarakat luas. <p style="text-align: justify;">Pada seminar "Pembangunan Minus Kesejahteraan yang diselenggarakan "Sabang-Merauke Circle" di Jakarta, Senin (31/01/2011), Hetifah menegaskan, masyarakat masih sangat rentan menghadapi guncangan inflasi, kenaikan harga, dan perubahan iklim. <br /><br />Ia mencontohkan ketidakmampuan negara untuk menekan kenaikan harga-harga barang yang penting untuk keluarga miskin pasti akan berdampak terhadap kesejahteraan penduduk miskin. <br /><br />Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu mengutip data dari pemerintah bahwa tingkat kemiskinan menurun dari 14,2 persen pada 2009 menjadi 13,33 persen pada 2010 dan tingkat pengangguran menurun dari 7,9 persen menjadi 7,1 persen pada kurun waktu yang sama. <br /><br />Ia mengatakan data-data statistik dengan ukuran moneter seperti berapa persentase orang miskin dan Gini Rasio untuk distribusi pendapatan, masih jauh dari memadai untuk mendeskripsikan fenomena pembangunan dan kemiskinan di Indonesia. <br /><br />Pengukuran kuantitatif, katanya, tidak cukup untuk melacak sebab-sebab yang membuat kelompok miskin jatuh pada kondisi kehidupan yang tidak layak. <br /><br />Rendahnya akses kepada pendidikan yang bermutu misalnya, kata Hetifah, merupakan salah satu penyebab mengapa kemiskinan sulit ditanggulangi. <br /><br />Oleh karena itu, katanya, pemihakan anggota DPR pada rakyat miskin menjadi sangat krusial agar kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan tidak merosot semakin dalam. <br /><br />Anggota DPR, katanya, diharapkan menjadi motor untuk mereformasi kebijakan yang salah dan membuat atau mempengaruhi kebijakan baru yang lebih berkeadilan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
