HIMSATAKI : RI Hendaknya Berunding Dengan Kerajaan Arab Saudi

oleh

Delegasi Indonesia hendaknya berunding dengan wakil resmi Kerajaan Saudi Arabia pada pertemuan pejabat tinggi (SOM) sehingga bukan dengan organisasi agen tenaga kerja asing dalam membahas perlindungan TKI. <p style="text-align: justify;">Delegasi Indonesia hendaknya berunding dengan wakil resmi Kerajaan Saudi Arabia pada pertemuan pejabat tinggi (SOM) sehingga bukan dengan organisasi agen tenaga kerja asing dalam membahas perlindungan TKI.<br /><br />Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Minggu, mengatakan jika mitra pertemuan wakil Indonesia tersebut hanya organisasi agen TKA maka akan sia-sia dan timpang.<br /><br />"Saya katakan sia-sia karena yang menentukan kebijakan di Saudi adalah raja atau wakil resmi kerajaan, bukan organisasi swasta seperti Sanarcom, misalnya," kata Yunus.<br /><br />Sanarcom adalah agen organisasi agen TKA di Saudi. Yunus menyebut Sanarcom sebagai contoh.<br /><br />Agar perjanjian efektif, kata Yunus, maka delegasi Indonesia hendaknya bertemu dengan wakil resmi kerajaan yang memegang mandat mengurus masalah TKI, khususnya yang informal.<br /><br />Di Saudi, TKA informal merupakan masalah domestik sehingga tidak jelas lembaga resmi pemerintah yang menangani masalah ini. Karena itu, kata Yunus, delegasi RI harus bertemu dengan instansi yang tepat dan mewakili pemerintahan Kerajaan Saudi.<br /><br />Delegasi RI direncanakan akan mengadakan pertemuan di Saudi pada 23 Mei , kata Yunus. Hanya saja belum dipastikan akan bertemu dengan siapa di Saudi.<br /><br />Sia-sia Yunus menegaskan jika delegasi RI yang salah satunya akan membicarakan perlindungan TKI akan membuat kesepakatan dengan Sanarcom, misalnya, maka akan menjadi sia-sia.<br /><br />"Pengalaman selama ini mengajar swasta atau organisasi perusahaan swasta tidak memiliki wewenang apa=apa atas majikan di Saudi. Majikan atau masyarakat umum Saudi hanya tunduk pada Raja (Amir)," kata Yunus.<br /><br />Diungkapkannya, asosiasi PJTKI sudah beberapa kali meminta Sanarcom untuk membantu menyelesaikan permasalahan TKI yang sudah 7-10 tahun bekerja tidak mendapat gaji, ternyata sampai saat ini tidak ada satu pun yang diselesaikan "Kita juga pernah meminta Kantor HAM di Saudi untuk membantu menangani permasalahan TKI yang sudah habis kontrak lebih dari delapan tahun tidak digaji tetapi tidak juga dapat menyelesaikannya," kata Yunus.<br /><br />Dia menilai, satu-satunya jalan agar perlindungan TKI terjamin, maka delegasi RI harus membuat kesepakatan dengan wakil resmi pemerintah yang ditunjuk Kerajaan Saudi.<br /><br />Hingga saat ini belum ada instansi resmi yang menangani permasalahan tenaga kerja asing sektorl informal.<br /><br />"Jika, delegasi Indonesia berunding dan membuat MoU dengan organisasi swasta maka saya yakin tidak akan banyak manfaatnya," kata Yunus.<br /><br />Selama ini pemerintah RI di Jakarta, seperti Ditjen Kemenakertrans, Kepala BNP2TKI, Menakertrans, dan pejabat Kemlu RI juga organisasi PJTKI sudah bertemu dengan Sanarcom dan menjadikan mereka seolah utusan pemerintah Saudi.<br /><br />"Namun, tidak menghasilkan kesepakatan yang signifikan, dan tidak mampu memaksa majikan Saudi untuk taat dengan kesepakatan tersebut," kata Yunus..<br /><br />Kondisi itu bisa dimaklumi, tambah Yunus, karena mereka hanya asosiasi perusahaan agensi TKA sehingga hanya bicara dari sisi bisnis.<br /><br />Di sisi lain, asosiasi dan organisasi PJTKI tidak pernah bisa bertemu dengan wakil resmi (pejabat pemerintah) jika berkunjung secara resmi ke Saudi, meskipun organisasi PJTKI itu diketuai oleh seorang jenderal (purn) sekalipun.<br /><br />"Paling tinggi kami bisa bertemu dengan pengurus Kadin Saudi," kata Yunus.(Eka/Ant)</p>