Hingga saat ini, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi tahun 2017 dari Mendagri dan Menkeu belum juga turun. Hal tersebut jelas berdampak pada pegawai honorer dilingkungan Pemkab Melawi dan DPRD. Mulai soal gaji bulan Januari yang hingga kini belum diterima oleh para wakil rakyat dan ribuan tenaga honorer serta tunjangan Kespeg. <p style="text-align: justify;">Anggota DPRD Melawi, Pencon, dia tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab dari keterlambatan pencairan APBD itu. Dia menduga jika keterlambatan itu disebabkan oleh evaluasi terhadap APBD Melawi tahun 2017 belum turun dari Mendagri.<br /><br />“Sampai sekarang mungkin evaluasinya masih belum selesai, atau Pemkab belum menyerahkan ke Kemendagri, atau unsur Pimpinan DPRD belum setujui itu hasil perbaikan evaluasi provinsi, jadinya gaji kami, gaji honorer dan Kespeg dan yang lainnya juga kena imbasnya,” ungkap Pencon, Sabtu (18/2).<br /><br />Pencon mengaku, hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui secara jelas kapan gaji tersebut akan dicairkan. Dia hanya bisa berharap gajinya bisa dicairkan dalam waktu dekat. <br /><br />“Semoga saja, karena kami, ribuan PNS dan honorer daerah juga memiliki kebutuhan mengharapkan pencairan APBD,” harap pria yang akrab disapa Encak itu.<br /><br />Pencon berharap kepada Pimpinan DPRD dan Pemkab, kalau memang perbaikan APBD Melawi tahun 2017 belum selesai, setelah evaluasi Provinsi dilakukan beberapa waktu lalu, agar sinergitas koordinasi antara Pimpinan DPRD Melawi dan Pemkab Melawi terkait perbaikan segera diselesaikan, sehingga evaluasi secepatnya disampaikan ke Mendagri. Sehingga evaluasi Mendagri pun segera turun dan APBD dapat dicairkan.<br /><br />Pencon pun mengeluhkan, dampak dari APBD Melawi tahun 2017 ini belum cair, perekonomian daerah akan tak stabil berjalan, pembangunan pun tak jalan, juga para honorer daerah tak bergaji dan PNS belum menerima Kespeg.<br /><br />“Kita berharap pencairan APBD Melawi ini tidak terulang seperti kejadian tahun 2016, dimana APBD cair setelah beberapa bulan anggaran berjalan, yang sangat berdampak kepada kebutuhan masyarakat Melawi. APBD kan kebutuhan hajat masyarakat Melawi,” pungkasnya. (KN)</p>
