Himpunan Pengusaha Muda Indonesia berharap pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap investor sebagai jaminan kelangsungan usaha. <p style="text-align: justify;">Ketua Umum Hipmi Pusat, Erwin Aksa, di Banjarmasin, Jumat (21/01/2011), mengatakan, banyaknya aturan hukum yang sering salah diinterprestasikan oleh pihak-pihak terkait, banyak memunculkan adanya KKN dan adanya cukong-cukong. <br /><br />Kondisi tersebut membuat iklim investasi menjadi kurang kondusif dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. <br /><br />Kepastian hukum, kata dia, penting ditindaklanjuti secepatnya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih aturan, baik itu tentang pajak dan tumpang tindih kebijakan antar menteri. <br /><br />"Isu Gayus yang dimuat media secara terus menerus sudah cukup mengganggu, kami sangat mendambakan adanya pemberitaan tentang peresmian perusahaan dan hal-hal positif lainnya," katanya. <br /><br />Selain itu, kata dia, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian serius untuk meningkatkan iklim dunia usaha yang kondusif. <br /><br />Sebagai contoh, di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai lumbungnya batu bara justru sangat kekurangan energy terutama untuk sektor kelistrikan, belum lagi masalah jalan yang juga jauh tertinggal. <br /><br />Kondisi tersebut, kata dia, tentu sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan dukungan melalui program-program pemerintah secara konsisten. <br /><br />"Saya rasa kami cukup mengusulkan dua persoalan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan kajian pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti," katanya. <br /><br />Persoalan yang kini juga dihadapi pengusaha adalah, masih lemahnya daya saing usaha, sehingga ada kekhawatiran produk-produk dalam negeri kalah bersaing dengan masuknya barang-barang impor yang cukup deras ke Indonesia. <br /><br />Pernyataan Erwin tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional Khusus HIPMI 2011 di Mahligai Pancasila Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang juga dihadiri ketua Hipmi dari 26 provinsi di Indonesia, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan ratusan anggota Hipmi. <br /><br />Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kendala pembangunan infrastruktur saat ini bukan karena uang tetapi karena soal kepastian hukum. <br /><br />"Untuk itu sekarang sedang dibuat rancanangan undang-undang tentang kepastian hukum tersebut," katanya. <br /><br />Rancangan undang-undang tersebut antara lain tentang pengaduan masalah tumpang tindih lahan untuk kepentingan umum, harus bisa diselesaikan sekitar tiga bulan, dua bulan proses penyelesaian dua belah pihak bersengketa, satu bulan masuk proses hukum. <br /><br />Bila sudah ditetapkan pengadilan, kata dia, akan ada kepastian hukum dengan keluarnya pemenang dari sengketa tersebut. <br /><br />Sedangkan untuk daya saing, kata dia, telah mengalami perubahan signifkan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi cukup bagus selama 2010. <br /><br />Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut belum bisa memuaskan seluruh pihak, kata dia, tetapi telah mengalami lonjakan kearah yang lebih baik. <br /><br />Menurut dia, dunia internasional memberikan penilaian cukup positif terhadap kemajuan daya saing Indonesia, terbukti adanya penilaian daya saing nasional yang sebelumnya berada pada posisi 54 menjadi 44. <br /><br />"Artinya ada lompatan sebanyak 10 poin, dan ini kemajuan yang cukup bagus," katanya. <br /><br />Kepercayaan dunia, kata dia, juga diperlihatkan dengan derasnya capital inflow yang masuk ke Indonesia, karena yakin Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup besar. <br /><br />"Bila Internasional cukup optimistis dengan Indonesia, kenapa kita sebagai anak bangsa tidak bisa optimistis," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
