HUKUM: Silakan KPK Dan BPKP Menginvestigasi Pelaksanaan UN 2013

oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit dan menginvestigasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SLTA dan sederajad. <p style="text-align: justify;">"Kami sangat berterima kasih sekali bila BPK dan KPK mau melakukan audit dan juga investigasi," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media, Sukemi, dalam diskusi Ujian Nasional, di Jakarta, Sabtu.</p> <p style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, proses tender pencetakan soal UN dilakukan secara terbuka. Adalah PT Ghalia Indonesia yang juga diserahi tanggung jawab mencetak naskah soal UN 2013 kali ini.</p> <p style="text-align: justify;">Sempat terjadi "lempar kesalahan" antara pencetak dengan pemberi tender, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang ketidakberesan pencetakan naskah soal ini. Akibat keterlambatan ini, 11 provinsi di bagian tengah Indonesia gagal melaksanakan UN 2013 tepat waktu.</p> <p style="text-align: justify;">"Banyak yang berminat ikuti tender. Namun setelah kami saring dari berbagai aspek yang dilakukan secara transparan, tentu ada pemenangnya. Kita lakukan semua secara terbuka," kata Sukemi.</p> <p style="text-align: justify;">Anggota Komisi X DPR, Itet Sumarijanto, mengatakan, BPK sebaiknya mengaudit UN 2013.</p> <p style="text-align: justify;">"Kami minta BPK mengaudit karena ada yang janggal dengan pelaksanaan UN 2013," kata dia. Ia juga membantah pernyataan Sukemi yang menyatakan, UN dan ujian di sekolah merupakan dasar untuk masuk perguruan tinggi.</p> <p style="text-align: justify;">"UN merupakan titik masuk PT tidak benar. Kalau memang jadi titik masuk PT, tak perlu tes lagi ketika masuk PT. Ini perlu dilakukan evaluasi," kata dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>