Hukuman Mati Tidak Efektif Turunkan Angka Korupsi

oleh

Sanksi hukuman mati bagi para koruptor bukanlah cara efektif untuk menurunkan angka korupsi di Indonesi, kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di Banjarmasin, Sabtu. <p style="text-align: justify;">Pernyataan Denny tersebut menjawab pernyataan beberapa peserta saat bedah buku berjudul "Indonesia Optimis" yang merupakan karya dia selagi Ketua Satgas Antimafia Hukum sebelum mendapatkan jabatan baru Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM).<br /><br />Beberapa peserta bedah buku yang dibuka Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Universitas Lambung Mengkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut berharap bahwa Indonesia menerapkan hukuman mati bagi para koruptor untuk menimbulkan efek jera.<br /><br />Karena hukuman yang diberikan kepada koruptor selama ini sangat tidak efektif dan jauh dari efek jera.<br /><br />Hal tersebut berbeda dengan China yang berani menyiapkan seratus peti mati untuk koruptor dan itu terbukti mampu mengurangi tindak pidana korupsi di negara tersebut.<br /><br />Menjawab hal itu Denny membantah bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak efektif, terbukti dari hasil penelitian Transparansi Internasional menyebutkan kenaikan indeks antikorupsi Indonesia dalam enam tahun terakhir mencapai 0,8.<br /><br />Sedangkan China naik 1,3 persen dalam kurun waktu 16 tahun dan itupun di negara tersebut para koruptor juga masih tumbuh subur.<br /><br />"Kenaikan indeks pemberantasan korupsi tersebut menempatkan Indonesia di urutan tertinggi ASEAN sebagai negara yang berhasil dalam pemberantasan korupsi," katanya.<br /><br />Hal tersebut, kata dia, sebagai salah satu bukti bahwa pemberantasan korupsi tanpa harus melaksanakan hukuman mati juga cukup efektif untuk pemberantasan korupsi.<br /><br />Selain itu, penerapan hukuman mati juga menimbulkan kontroversi dan perdebatan tidak berujung dari berbagai elemen masyarakat.<br /><br />"Berbagai kalangan terutama pejuang HAM akan menentang hukuman mati, termasuk juga ICW (Indonesia Corruptions Watch)," ujar Denny.<br /><br />Denny juga berharap masayrakat bisa memandang dan menghargai pemberantasan korupsi dari berbagai sisi, ibarat gelas sebelumnya tidak ada isinya dan sekarang ada isinya setengah.<br /><br />Masyarakat kata dia, jangan hanya memandang kurang setengah untuk bisa menjadi penuh tetapi juga bisa mengharga isi setengah dari sebelumnya kosong, dan tetap mendorong perbaikan agar yang setengahnya lagi bisa penuh.<br /><br />Bila saat ini berita korupsi terus menghiasi media massa, kata dia, karena saat ini kran kebebasan pers sudah terbuka, media tidak perlu takut untuk memberitakan korupsi.<br /><br />Tentang tebang pilih pemberantasan korupsi Denny mengatakan, sebelumnya tidak ada bendahara partai pemenang yang diduga melakukan korupsi bisa dipenjarakan, tidak ada besan dari Presiden di penjarakan.<br /><br />"Apakah fakta-fakta tersebut tidak cukup mengungkap bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu," katanya.<br /><br />Praktisi Hukum Bambang Widjojanto juga tidak setuju bila koruptor dihukum mati, seharusnya koruptor dihukum setengah mati melalui hukuman sosial dan lainnya.<br /><br />Misalnya koruptor dihukum menjadi tenaga kebersihan dengan menyapu got atau jalan di sepanjang Jalan Thamrin di Jakarta dan hukuman sosial lainnya.<br /><br />Selain itu juga dilakukan pemiskinan, karena biasanya koruptor paling takut bila jatuh miskin.<br /><br />Selain Bambang hadir sebagai pembicara pembanding adalah Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra dan Dosen Fakultan Hukum Unlam Hadin Muhjad. <strong>(phs/Ant)</strong></p>