Hulu Sungai Utara Bentuk Pusat Informasi Keluarga

oleh

Beberapa desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan membentuk pusat informasi dan konsultasi keluarga untuk membantu warga desa yang mengalami berbagai persoalan. <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara Gusti Iskandariah di Amuntai, Jumat, mengatakan, pusat informasi dan konsultasi keluarga tersebut melibatkan lurah hingga ketua RT.<br /><br />"Dengan pusat informasi dan konsultasi tersebut, maka berbagai permasalahan di desa bisa cepat diketahui pemerintah dan dicarikan solusinya," katanya.<br /><br />Beberapa persoalan yang disampaikan melalui layanan tersebut, antara lain masalah kekerasan anak dalam rumah tangga yang kemudian disampaikan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).<br /><br />Melalui P2TP2A tersebut, akhirnya penanganan kasus anak dan perempuan bisa dituntaskan, begitu juga dengan persoalan lain akan diteruskan ke dinas atau lembaga terkait.<br /><br />Menurut Iskandariah, beberapa kasus yang pernah dilaporkan ke P2TP2A adalah antara lain anak korban penelantaran keluarga.<br /><br />"Anak-anak yang hidup terlantar karena orang tua yang tidak peduli, kita bantu mengatasinya sesuai dengan kemampuan dan program yang ditetapkan," katanya.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga pernah menangani kasus seorang anak yang suka mencuri kotak amal di mesjid karena kedua orang tua tidak mempedulikannya, sehingga anak terjerumus melakukan tindak kriminal.<br /><br />Kasus anak ini, lantas diserahkan kepada Ketua RT tempat tinggal orang tua si anak, untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif.<br /><br />Lingkungan keluarga dan tempat tinggal, kata dia, sangat penting dalam membangun karakter anak-anak, sehingga mengembalikan ke lingkungan anak berasal, diharapkan bisa segera mengurangi keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.<br /><br />"Kebetulan di desa kita sudah memiliki Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga dengan melibatkan kepala desa hingga ketua RT," katanya.<br /><br />Gusti mengakui keberadaan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) keluarga di tingkat kelurahan dan desa sangat membantu tugas P2TP2A.<br /><br />Mulai 2016, katanya P2TP2A mulai aktif melaksanakan program penanganan korban anak terlantar atau tindak kekerasan.<br /><br />Di samping itu juga dilaksanakan program monitoring kondisi penjara anak di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai dan bantuan advokasi terhadap anak yang tengah menjalani proses hukum pidana.<br /><br />"Kita juga terbuka menerima pengaduan dari Masyarakat terkait persoalan anak dan perempuan," kata Gusti.<br /><br />Namun karena ditingkat kelurahan dan desa sudah terbentuk PIK Keluarga diharapkan penanganan bisa lebih dulu dilakukan di PIK Keluarga. (das/ant)</p>