Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Almusawa mengharapkan rencana pengambangan hutan sebagai sumber daya energi tidak berhenti di konsep. <p style="text-align: justify;">Legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu dalam keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa malam, menghargai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan sumber daya energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil/hutan.<br /><br />Namun alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu berharap "Memorandum of Understanding" (MoU) antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut tidak berhenti sampai di MoU.<br /><br />"Kita telah banyak membuat MoU dan menyepakati konsep untuk kebaikan bangsa. Namun karena berbagai kendala, kita sendiri tidak bisa merealisasikan konsep tersebut," ujarnya.<br /><br />"Saya ingatkan agar MoU kali ini nantinya tidak masuk kategori konsep yang gagal direalisasikan," papar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ketika menanggapi MoU antara Kemenhut dan Kementerian ESDM tersebut.<br /><br />Ia mencontohkan konsep bank pertanian dan asuransi petani, akhirnya tidak terealisasikan karena alasan negara tak mempunyai uang untuk itu.<br /><br />"Dari kasus tersebut bisa diambil pelajaran bahwa untuk konsep Hutan Energi ini pendanaannya tidak bisa sepenuhnya diambil dari anggaran negara," ujarnya.<br /><br />penandatanganan MoU merupakan wujud komitmen bersama bahwa persoalan energi menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama, katanya.<br /><br />Dalam MoU tersebut, Kementerian ESDM bertindak sebagai perencana program, sementara Kemenhut sebagai pelaksana, ungkap wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian itu.<br /><br />Ia menambahkan, untuk program hutan energi tersebut, Kemenhut mencadangkan kawasan hutan produksi yang khusus sebagai sumber bahan baku bioenergi seluas 400 ribu hektare (ha) dalam lima tahun ke depan atau rata-rata 80 ribu hektare/tahun.<br /><br />"Karena anggaran negara terbatas, maka Pemerintah mesti kreatif menarik minat investor. Jangan malu dan sungkan libatkan swasta. Mereka kan juga aset bangsa, bahkan kadangkala konsep mereka lebih membumi dari Pemerintah," ujarnya.<br /><br />Namun kalau investor, lanjutnya, yang difikirkan adalah keuntungan. "Untuk itu perlu dibuat berbagai insentif yang bisa membuat investor untung. Karena itu undang para calon investor untuk duduk bersama guna mendengar insentif apa yang dibutuhkan mereka," lanjutnya.<br /><br />Menurut dia, program tersebut berpotensi mengatasi permasalahan besar bangsa yaitu defisit energi nasional.<br /><br />"Program tersebut harus diperjuangkan secara konsisten sampai berhasil di kemudian hari. Semoga dalam perjalanan mencapai target mampu mengatasi defisit energi nasional itu Pemerintah tidak `masuk angin, semangat di awal, kemudian tidak berlanjut," tuturnya.<br /><br />"Ketidakberlanjutan itu karena tidak mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul, sebagaimana pengalaman penyebab tak terealisasinya beberapa konsep atau MoU," demikian Habib Nabiel.<strong> (das/ant)</strong></p>
