Imigrasi Pontianak Libatkan Bank Untuk Pembayaran Paspor

oleh

Kantor Imigrasi Pontianak mulai menerapkan pembayaran ke bank untuk biaya administrasi pembuatan baru maupun perpanjangan paspor guna menekan potensi terjadinya pungutan liar. <p style="text-align: justify;">"Aturan tersebut mulai diberlakukan pada Senin, tanggal 25 November," kata Kepala Kantor Imigrasi Pontianak Budi Krisnawadi disela serah terima jabatan di Pontianak, Selasa.<br /><br />Ia melanjutkan, Kantor Imigrasi Pontianak masuk dalam tahap kedua penerapan sistem tersebut di seluruh Indonesia. Jumlah kantor imigrasi yang menerapkan hal itu untuk tahap kedua sebanyak 50 unit.<br /><br />Pemohon mengajukan berkas administrasi ke pihak Imigrasi Pontianak. Baik pembuatan baru maupun perpanjangan paspor. Kemudian, setelah berkas dianggap lengkap, pemohon diminta untuk membayar ke bank. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM menggandeng pihak BNI.<br /><br />Bukti pembayaran tersebut kemudian dikembalikan ke Kantor Imigrasi Pontianak. Pemohon menunggu dua hari sebelum mendapat giliran untuk foto paspor.<br /><br />Budi mengakui, dengan menerapkan sistem tersebut ada kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, pemohon dan petugas Kantor Imigrasi tidak berhubungan secara langsung terkait biaya pembuatan paspor.<br /><br />Namun kekurangannya, membuat proses pengurusan pembuatan paspor menjadi lebih panjang.<br /><br />Ia mengakui, kondisi itu agak bertentangan dengan target pembuatan paspor dimana satu hari selesai.<br /><br />"Ini yang akan dibenahi dalam waktu dekat," kata Budi yang sebelumnya bertugas di Kantor Imigrasi Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.<br /><br />Ia bertekad menerapkan motto kerja "kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat".<br /><br />Ia melanjutkan, kantor imigrasi akan mengeluarkan setiap permohonan pembuatan paspor asalkan sesuai dengan prosedur standar operasional.<br /><br />Mengenai kondisi di Kota Selatpanjang, ia menilai kondisinya tidak begitu jauh dengan Kalbar. Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan Malaysia. "Tetapi disana, perbatasannya bukan darat, melainkan perairan. Dan banyak pelabuhan tidak resmi," kata Budi, ayah tiga anak yang tinggal di Jakarta itu.<br /><br />Kota Selatpanjang termasuk kota pelabuhan dengan tujuan orang, barang dan jasa ke Malaysia atau sebaliknya.<br /><br />Ia berharap, selama bertugas di Pontianak mampu memberi perubahan di sisa waktu menjelang pensiun pada pertengahan tahun depan. <strong>(das/ant)</strong></p>