Indikasi Korupsi Di Kaltim Sebanyak 1.581 Kasus

oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa indikasi adanya korupsi yang terjadi di Provinsi Kaltim berdasarkan laporan masyarakat mencapai 1.581 kasus dan angka tersebut merupakan akumulasi dari 2004 hingga 2012. <p style="text-align: justify;">"Dari pengaduan atau laporan masyarakat itu, setelah ditelaah, ternyata yang berindikasi melakukan tindak pidana korupsi sekitar 45 persen, selebihnya yang 55 persen merupakan kasus perdata dan kasus rumah tangga," ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamahua di Samarinda, Selasa.<br /><br />Dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi, lanjut dia, KPK mengelompokkan pada dua hal, yakni figur dan nominal. Jika kasus korupsi itu melibatkan menteri walaupun nilainya cuma Rp1 miliar, maka KPK bisa menanganinya.<br /><br />Sedangkan jika bupati atau wali kota melakukan korupsi Rp1 miliar, maka hal itu diserahkan saja kepada kejaksaan atau kepolisian. Berbeda jika seorang bupati melakukan kasus korupsi Rp10 miliar ke atas, maka KPK yang akan menanganinya.<br /><br />Dia juga mengatakan bahwa indikasi kasus korupsi yang ditangani KPK adalah yang melibatkan penyelenggara pemerintahan, yakni mulai presiden hingga bupati dan wali kota atau wakilnya. Sedangkan jika ada camat yang diindikasikan melakukan korupsi, maka hal itu bukan kewenangan KPK.<br /><br />Sementara itu, penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK sejak 2004 hingga 2011 mencapai 285 kasus.<br /><br />Rinciannya adalah yang melibatkan anggota DPR dan DPRD sebanyak 48 kasus, yakni pada 2007 terdapat dua kasus, 2008 terdapat tujuh kasus, 2009 ada delapan kasus, 2010 terdapat 27 kasus, dan pada 2011 sebanyak empat kasus.<br /><br />Kemudian indikasi yang dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga terdapat enam kasus, yakni pada 2005 ada satu kasus, 2006 ada satu kasus, 2008 terdapat satu kasus, 2009 satu kasus, dan pada 2010 terdapat dua kasus.<br /><br />Kasus yang melibatkan duta besar ada empat kasus, yakni pada 2007 dua kasus, 2008 satu kasus, dan 2010 satu kasus. Indikasi yang melibatkan komisioner atau dosen ada tujuh kasus, yakni pada 2005 tiga kasus, 2006 dua kasus, 2007 satu kasus, dan 2008 satu kasus.<br /><br />Kemudian yang melibatkan gubernur terdapat delapan kasus, melibatkan wali kota atau bupati dan wakilnya terdapat 29 kasus, eselon I, II, dan III 91 kasus, hakim empat kasus, jaksa dua kasus, swasta 55 kasus, dan lainnya 31 kasus.<br /><br />Dari penanganan itu, pada 2011 KPK berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp152,9 triliun, kemudian menyelamatkan kerugian negara di tahun yang sama senilai Rp134,7 miliar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>