Fraksi PDIP DPR berharap bangsa Indonesia benar-benar mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energi dan hal tersebut harus ditegaskan melalui strategi energi nasional 2050 yang akan disahkan pemerintah bersama DPR pada September 2011. <p style="text-align: justify;">Fraksi PDIP DPR berharap bangsa Indonesia benar-benar mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energi dan hal tersebut harus ditegaskan melalui strategi energi nasional 2050 yang akan disahkan pemerintah bersama DPR pada September 2011.<br /><br />Terkait dengan hal itu, menurut Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani di Gedung DPR Jakarta, Jumat, FPDIP menggagas diselenggarakannya seminar nasional tentang energi pada 31 Mei mendatang di Gedung DPR RI dan akan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.<br /><br />"Masih banyak sumber daya energi dan mineral yang belum diberdayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa ini dan rakyatnya," ujar Puan.<br /><br />Terkait dengan kemandirian energi bangsa ini, menurut Puan, FPDIP juga mempertanyakan mengapa berbagai kontrak asing atas penguasaan sumber daya energi bangsa ini terus diperpanjang sehingga Indonesia dan rakyatnya terpaksa harus mengimpor dari negara lain.<br /><br />Karenanya, ia menambahkan, FPDIP berupaya mencari solusi atas persoalan ketersediaan energi nasional itu melalui seminar dan diskusi dengan para pakar dan ‘stakeholder’ energi lainnya dan kemudian berbagai solusi tersebut akan diperjuangkan masuk dalam strategi energi nasional.<br /><br />Menurut Sekretaris FPDIP DPR Bambang Wuryanto, pada September mendatang DPR bersama pemerintah akan menetapkan strategi energi nasional untuk digunakan hingga 2050.<br /><br />"Substansi solusi yang berhasil dihimpun dari seminar nanti diharapkan bisa menjadi kontribusi tersendiri dalam perumusan strategis energi nasional itu," ujar Bambang.<br /><br />Puan menambahkan, saat ini kelompok fraksi PDIP di Komisi VII (bidang energi) juga telah melakukan kajian-kajian secara berkala terkait berbagai persoalan energi dan sumber-sumber energi itu.<br /><br />"Dengan demikian argumentasi-argumentasi FPDIP saat berhadapan dengan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan karena ada data pembanding berdasarkan hasil kajian itu," ujarnya.(Eka/Ant)</p>
