Badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan PT Inhutani II Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan, segera menyelesaikan tatabatas ulang. <p style="text-align: justify;">Direktur Pengembangan PT Inhutani II, Tri Joko Sujono, Jumat mengatakan, beberapa tahun terakhir PT Inhutani sudah melakukan tatabatas ulang, namun belum tuntas, mudah-mudahan tidak lama lagi segera selesai.<br /><br />"Tatabatas tidak bisa dilakukan dengan cepat, tetapi dilakukan dengan cara bertahap, mudah-mudahan tidak lama lagi tatabatas selesai," kata Joko.<br /><br />Menurut Joko tatabatas tersebut perlu dilakukan, agar areal Inhutani benar-benar terlihat dengan jelas.<br /><br />"Karena selama ini Inhutani membayar pajak cukup besar, tidak menutup kemungkinan ada areal yang tidak termasuk, tetapi pajaknya dibayarkan oleh Inhutani," ujarnya.<br /><br />Dengan adanya tatabatas tersebut, semuanya akan terlihat dengan jelas, mana lahan areal HPH Inhutani, mana areal masyarakat dan mana lahan milik negara.<br /><br />Hingga saat ini, PT Inhutani II Stagen mengelola sekitar 105 ribu hektare kawasan hutan, terdiri dari 48,5 ribu ha Hutan Tanaman Industri (HTI), sekitar 40 ribu ha hutan alam dan sekitar 15 ribu ha untu proyek pemerintah penanaman hutan meranti.<br /><br />Sementara itu, DPRD Kabupaten Kotabaru, beberapa waktu lalu mendesak PT Inhutani II Stagen untuk segera melakukan tatabatas ulang terhadap arealnya, terkait keinginan masyarakat sejumlah Desa di wilayah Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pulau Laut Selatan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan.<br /><br />Melalui tatabatas ulang akan terlihat dengan jelas batas areal HGU PT Inhutani dan lahan masyarakat.<br /><br />"Problemnya di lapangan masyarakat tidak mengetahui batas-batas HGU PT Inhutani yang sebenarnya," kata kader Golkar Alpidri Supian Noor. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
