Intensifkan Pendampingan Untuk Ekonomi Kerakyatan

oleh

Sebagian besar masyarakat Melawi bergerak di sektor pertanian dan perdagangan skala kecil. Kebijakan ekonomi Pemkab Melawi hendaknya memperioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sebab berkaitan dengan banyak orang, demikian dikatakan anggota DPRD Melawi Nur Ilham belum lama ini. <p style="text-align: justify;">Permintaan Ilham sangat beralasan mengingat krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang menimpa Indonesia beberapa tahun silam bisa dijadikan pelajaran betapa usaha kecil dan menegah yang bisa bertahan. Sementara perusahan-perusahana besar serta bank-bank banyak yang gulung tikar.<br /> <br />Ketika krisis ekonomi yang juga melanda Negara-negara di Asia, terbukti sector ekonomi tetap menggelian. Ditandai dengan meningkatnya harga beberapa komoditas pertanian di tingkat petani. Misalnya cengkeh, karet dan komunitas ekopor lainnya. <br /><br />“Kondisi rill ekonomi pada saat krisis bisa menjadi pejalan untuk menata ekonomi daerah ini. Saat ini ekonomi kerakyatan yang berskala kecil, pertanian serta perkebunan rakyat harus di bangun,” jelasnya. <br /><br />Penataan ekonomi kerakyatan ini, kata Ilham, adalah sebagai pondasi perekonomian daerah ini. Sebagai pondasi atau dasar, ekonomi kerakyatan harus kuat dan tangguh. Setelah sector ini kuat, daerah ini bisa melirik sector-sektor lain. <br /><br />“Seperti halnya perekonomian di Thailand, Vietnam. Negara ini memiliki basis perekonomian pertanian dan usaha kecil, Melawi hampir sama potensi dengan kedua nagara itu,” ungkapnya. <br /><br />Dijelaskan Nur Ilham, menata ekonomi kerakyatan yang kuat membutuhkan perjuang yang keras. Perjuangan pemerintah daerah dan masyarakat. “Tidak semudah membelikan telapak tangan,” ujarnya.<br /><br />Peran Pemkab, terang Ilham adalah memberikan bantuan berupa dana dan melakukan pendampingan secara intensif. Bukan hanya memberi uang atau bantuan berupa barang kepada masyarakat, melainkan bagaimana bersama-sama masyarakat mengelola bantuan tersebut sehingga dapat dikembangkan. <br /><br />“Selama ini, pemerintah hanya memberikan bantuan, sementara pendampinganny hanya sekedar formalitas. Pendampinganhanya dilakukan setengah hati. Jelas ini tidak akan menghasilkan apa-apa,” tegasnya. <br /><br />Pendampingan terhadap ekonomi kerakyatan, usul Ilham, bisa dikoordinir oleh instansi terkait. Pendampingan terhadap petani bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian, mengembangkan sector perkebunan bisa didampingi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebuanan (Hutbun).  Bagai pegadang kecil, pedagang kaki lima dan usaha kecil lainnya pendampingan dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). <br /><br />Instansi terkait ini, harus mendamping masyarakat secara intensif. Ukuran intensif, mendampingan melekat sehingga perekonomian masyarakat Melawi menjadi baik.  <br /><br />“Pegawai yang ada di instansi hendaknya diberdayakan secara maksimal untuk keperluan pendampingan. Pagawai yang ada harus dijadikan fasilitator untuk meningkatkan ekonomia masyarakat,” sarannya. (KN)</p>