Sebagaian besar masyarakat Melawi bergerak di sektor pertanian dan perdagangan skala kecil. Kebijakan ekonomi Pemkab Melawi hendaknya memperioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sebab berkaitan dengan banyak orang. Demikian dikatakan anggota DPRD Melawi Nur Ilham, belum lama ini. <p style="text-align: justify;">Permintaan Nur Ilham ini sangat beralasan mengingat krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang menimpa Indonesia beberapa tahun silam bisa dijadikan pelajaran betapa usaha kecil dan menegah yang bisa bertahan. Sementara perusahan-perusahana besar serta bank-bank banyakyang gulung tikar. <br /><br />Ketika krisis ekonomi yang juga melanda Negara-negara di Asia, terbukti sector ekonomi tetap menggeliat. Ditandai dengan meningkatnya harga beberapa komoditas pertanian di tingkat petani. Misalnya kelapa dalam, kecengkeh, karet dan komunitas ekopor lainnya. <br /><br />“Kondisi ril ekonomi pada saat krisis bisa menjadi pejalan untuk menata ekonomi daerah ini. Saat ini ekonomi kerakyatan yang berskala kecil, pertanian serta perkebunan rakyat harus di bangun,” jelasnya ditemui kemarin. <br /><br />Penataan ekonomi kerakyatan ini, lanjutnya, adalah sebagai pondasi perekonomian daerah ini. Sebagai pondasi atau dasar, ekonomi kerakyatan harus kuat dan tangguh. Setelah sector ini kuat, daerah ini bisa melirik sector-sektor lain. <br /><br />“Seperti halnya perekonomian di Thailand, Vietnam. Negara ini memiliki basis perekonomian pertanian dan usaha kecil, Melawi hampir sama potensi dengan kedua nagara itu,” ungkapnya. <br /><br />Ia menjelaskan, menata ekonomi kerakyatan yang kuat membutuhkan perjuang yang keras. Perjuangan pemerintah daerah dan masyarakat. “Tidak semudah membelikan telapak tangan,” ujarnya. <br /><br />Pendampingan terhadap ekonomi kerakyatan, bisa dikoordinir oleh instansi terkait. Pendampingan terhadap petani bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian, mengembangkan sector perkebunan bisa didampingi oleh dinas terkait. Bagai pegadang kecil, pedagang kaki lima dan usaha kecil lainnya pendampingan dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). <br /><br />Instansi terkait ini, tegas Ritaudin harus mendamping masyarakat secara intensif. Ukuran intensif, kata Ritaudin, mendampingan melekat sehingga perekonomian masyarakat Melawi menjadi baik. <br /><br />“Pegawai yang ada di intasi hendaknya diberdayakan secara maksimal untuk keperluan pendampingan. Pagawai yang ada harus dijadikan fasilitator untuk meningkatkan ekonomia masyarakat,” sarannya. (KN)</p>
