Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), K Daniel Banai, meminta masyarakat yang berdampingan atau berada dalam areal konversi sawit untuk berhati-hati. Apalagi dengan kerap munculnya masalah investasi yang menghadapkan warga dengan perusahaan. <p style="text-align: justify;">“Masyarakat jangan mudah tertipu, karena biasanya warga selalu pada posisi yang lemah dan dirugikan,” ungkap Daniel, Sabtu (15/01/2011).<br /><br />Dikatakannya, sejumlah fakta membuktikan bahwa beberapa aktivitas investasi akhirnya malah menimbulkan kesan membodohi masyarakat. <br /><br />“Biasanya, pemicu konflik kerena masyarakat mendapati bahwa keberadaan investasi tak seperti yang mereka harapkan, malah kemudian merugikan dan kerap berujung pada rusaknya tatanan sosial masyarakat setempat,” tukasnya.<br /><br />Kerusakan tatanan sosial itu, dilanjutkannya terutama menyangkut perihal kearifan lokal menjaga keseimbangan alam. <br /><br />“Apalagi umumnya masyarakat perhuluan sebenarnya secara turun temurun telah menjaga kelesatarian hutan-hutan adat. Namun atas nama investasi dan upaya peningkatan kesejahteraan, kemudian masuk sejumlah investor yang ujung-ujungnya merusak keseimbangan alam,” ujar aktivis yang kerap bekerjasama dengan WALHI melakukan advokasi lahan hutan adat ini.<br /><br />Ia juga mengaku mencurigai beberapa sosialisasi pra investasi yang kerap tak membuka akses informasi kepada warga secara transparan, yang berujung kemudian miss kesepahaman antara keduabelah pihak, namun kemudian berujung sengketa. <br /><br />“Sosialisasi yang tak transparan, minim dan tak memadai, serta tak dilandasi niat untuk menjalin hubungan saling menguntungkan itu yang kemudian berpotensi menjadi konflik,” timpalnya.<br /><br />Ia juga berharap pemerintah tak hanya tinggal diam dengan berbagai pemicu dan potensi konflik dikemudian hari terhadap investasi yang masuk ke kabupaten ini. Apalagi sejumlah perijinan kenversi lahan juga melibatkan pemerintah. <br /><br />"Dalam hal ini TP3K, mestinya bisa memberikan kepedulian terhadap masalah-masalah tersebut. Sehingga tidak berkembang semakin jauh menjadi konflik di arus bawah,” tuturnya. <strong>(phs)</strong></p>