Kecamatan Nanga Mahap merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Sekadau. Nanga Mahap berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sanggau. <p style="text-align: justify;">Sebagai wilayah konservasi, menambah strategis posisi Nanga Mahap. Fakta itu menjadi alasan pemilihan Kecamatan Nanga Mahap menjadi lokasi pengembangan model penggunaan lahan secara berkelanjutan (sustainable land use planning/SLUP). <br /><br />SLUP adalah salah satu program dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)-Bogor. Program itu menurut Project Leader SLUP Shaban Stiawan, menekankan pada partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengabaikan kelestariannya. <br /><br />Konflik atau sengketa lahan dapat dikurangi karena warga sudah lebih dahulu mencapai kesepakatan dalam menetukan batas wilayah. Penduduk menjadi pengambil keputusan dan berinisiatif melakukan perbaikan lingkungan. <br /><br />“Keseimbangan aspek ekologis dan ekonomis,” sebutnya pada kalimantan-news.com, Sabtu (7/1/2012).<br /><br />Selanjutnya kata Shaban masyarakat turut mengawasi sesuai dengan pemetaan yang telah ditetapkan. Bahkan warga diharapkan mampu menyelesaikan konflik sendiri. Hal tersebut sudah diterapkan di India dan Amerika Latin. “Ini investasi social,” kata dia kepada beberapa wartawan Sekadau.<br /><br />Pada akhirnya turut Shaban, seluruh desa se-Kecamatan Nanga Mahap terbantu membuat rencana pembangunan jangka menengah desa dan peraturan desa. SLUP mendukung peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Sekadau tahun 2011-2031. <br /><br />“Juga ada system geodatabase,” cetus mantan ketua Walhi Kalbar ini.<br /><br />Kesempatan sama, pendamping lokal JKPP Bogor, Diarman memaparkan selama ini belum ada lembaga yang memfasilitasi pembuatan peta di wilayah konflik dengan melibatkan partisipasi warga setempat. Masyarakat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk kemudian diverifikasi. Kembali, semua tergantung kepada kesepakatan desa yang saling berbatasan. <br /><br />“Hasilnya menjadi milik desa dan dokumen kecamatan,” jelas dia.<br /><br />Secara terpisah, Kepala Desa Lembah Beringin Agustinus Niko mendukung program SLUP di daerahnya. Alasannya, pelibatan masyarakat bahkan di garda depan dalam mengumpulkan data-data desa. Bila seluruh elemen warga sudah sepakat maka pembangunan semakin laju. <br /><br />“Masyarakat paling tahu tentang desanya,” ucapnya.<br /><br />Agustinus optimis bila program SLUP mampu menghasilkan kader-kader pemimpin ke depan. Mengingat, sejak awal sudah melibatkan masyarakat untuk bekerja dan berpikir. Masyarakat turut menjadi saksi hidup terhadap peta beserta data yang dihasilkan. <br /><br />“Rasa memiliki menjadi motivasi menjadi wilayah agar tetap lestari,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
