Jamkesmas Kalteng Dipangkas Karena Tak Tepat Sasaran

Jaminan kesehatan masyarakat di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dipangkas karena tidak tepat sasaran, kata anggota Komisi IX DPR RI asal Kalteng, Hang Ali Saputra Syahpahan yang dihubungi dari Sampit, Rabu. <p style="text-align: justify;">"Pengurangan jumlah Jamkesmas itu termasuk yang dari Kalteng, dari satu jutaan menjadi sekitar tujuh ratus ribuan. Jamkesmas tahun 2012 mengacu pada data 2008 berdasarkan kuota yang diajukan, namun data tersebut dinilai tidak relevan dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Tahun 2013, pembagian Jamkesmas mengacu pada hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, secara nasional penerima Jamkesmas tahun 2013 bertambah 10 juta dibanding 2012, namun di beberapa daerah justru mengalami penurunan.<br /><br />"Jamkesmas yang sekarang berbasis pada data 2011 yang dipakai oleh TNPPK yang diketuai oleh Wakil Presiden," tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Kalteng tersebut.<br /><br />Penerima Jamkesmas adalah penduduk di bawah garis kemiskinan meliputi sekitar 80 persen garis kemiskinan, penduduk miskin antara 80-100 persen. Penduduk rentan miskin 100-120 persen, penduduk rentan miskin lainnya 120-160 persen.<br /><br />"Seharusnya 96,4 juta orang, tapi karena dana tidak mencukupi hanya ditambah 10 juta orang sehingga menjadi 86.4 juta. Indeks dalam prosentasi tersebut mengacu pada batas garis kemiskinan yang berlaku. Semua itu ditetapkan by name by address," jelas Hang Ali.<br /><br />Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalteng, jumlah penerima Jamkesmas berkurang drastis pada 2013. Kotim hanya menerima sekitar 106 ribu kartu Jamkesmas, dan ini berkurang dari sebelumnya yang mencapai 114.261 kartu Jamkesmas.<br /><br />BPS dan UPTD Jamkesda Kotim mengaku tidak tahu alasan dikurangi kuota tersebut karena semua ditentukan oleh TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono.<br /><br />Sebagai antisipasi, pemerintah daerah menyiapkan anggoran bagi kemungkinan membengkaknya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) jika Jamkesmas terjadi pengurangan.<br /><br />Logikanya, 8.000 lebih warga yang tadinya tidak lagi menerima Jamkesmas, otomatis akan menjadi tanggungan Jamkesda sehingga tidak menutup kemungkinan kebutuhan anggaran akan meningkat.<br /><br />"Peserta Jamkesmas di Kotim memang berkurang, tapi mereka yang tidak tercatat di Jamkesmas akan kita tampung lewat Jamkesda. Soal kemungkinan pembengkakan anggaran, ini sudah diantisipasi supaya mencukupi," kata Kepala UPT Jamkesda Kotim, dr Agus Winoto. <strong>(das/ant)</strong></p>