Home / Tak Berkategori

Jamkesprov Kalsel Perlu Dievaluasi

- Jurnalis

Jumat, 16 Desember 2011 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan H Ansor Ramadlan mengatakan program jaminan kesehatan provinsi perlu dievaluasi secara menyeluruh. <p style="text-align: justify;">"Evaluasi itu untuk mengetahui penyebab kenapa serapan dana Jamkesprov kurang maksimal padahal masyarakat Kalsel yang membutuhkan jaminan kesehatan masih cukup banyak," katanya di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Ia mengatakan, serapan dana Jamkesprov Kalsel 2011 hingga September atau triwulan III baru sekitar 39 persen dari alokasi sebesar Rp10 miliar.<br /><br />Oleh karena itu, kata dia, alokasi dana Jamkesprov Kalsel pada 2012 berkurang dari Rp10 miliar menjadi Rp4,8 miliar.<br /><br />Ansor didampingi anggota DPRD lainnya H Asmara Yanto mengatakan bisa saja daerah ini bangga dengan serapan dana Jamkesprov kecil.<br /><br />"Tetapi hendaknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu harus tetap prima dan terjamin," katanya.<br /><br />Meski demikian ia berharap pemanfaatan Jamkesprov tersebut bisa maksimal terutama terkait pelayanan kesehatan trhadap masyarakat kurang mampu.<br /><br />Sementara itu, Asmara Yanto memperkirakan kurangnya serapan dana Jamkesprov karena pengurusan yang berbelit-belit, pihak rumah sakit milik pemerintah provinsi terkesan lebih mengutamakan penyelesaian administrasi.<br /><br />"Coba kalau orang daerah (kabupaten) yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, harus bolak-balik mengurusi penyelesaian administrasi. Akibatnya, mereka lebih baik memilih berobat/periksa kesehatan seadanya," katanya.<br /><br />Ia mengingatkan, untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, mungkin ada baiknya rumah sakit umum milik Pemprov Kalsel mencontoh rumah sakit di di Sumatera Utara (Sumut).<br /><br />Dalam pemanfaatan Jamkesprov di Sumut, masyarakat kurang mampu di daerah itu bisa dilayani dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) disertai surat keterangan tidak mampu.<br /><br />"Tidak harus memiliki kartu peserta jaminan kesehatan tersebut," kata Asmara. <strong>(phs/Ant)</strong></p>

Berita Terkait

Bupati Sintang Tegaskan Keberagaman Adalah Anugerah, Ajak Jaga Keamanan
Khairul Tekankan Perencanaan Terarah, Lima OPD Raih Nilai Kinerja Istimewa di Akhir 2025
Kapolres Barito Utara Ajak Masyarakat Tingkatkan Keimanan dan Pererat Ukhuwah Sambut Ramadan 1447 H
Solid Tanpa Voting, Tumpo Kembali Nahkodai PSMTI Melawi
Gandeng Pengusaha Nasional, Gubernur Dorong Realisasi Investasi Pendidikan dan Kesehatan
Harga Sembako Melejit Tajam, Bawang dan Cabai Picu Keluhan Warga Melawi
Polisi Turun Tangan! SPBU Disisir Ketat, Distribusi BBM Melawi Diawasi Total
Pemilik Warung Kopi di Pasar Melawi Klarifikasi Isu Penampungan Emas Ilegal

Berita Terkait

Rabu, 18 Februari 2026 - 13:44 WIB

Bupati Sintang Tegaskan Keberagaman Adalah Anugerah, Ajak Jaga Keamanan

Rabu, 18 Februari 2026 - 13:07 WIB

Khairul Tekankan Perencanaan Terarah, Lima OPD Raih Nilai Kinerja Istimewa di Akhir 2025

Rabu, 18 Februari 2026 - 11:20 WIB

Kapolres Barito Utara Ajak Masyarakat Tingkatkan Keimanan dan Pererat Ukhuwah Sambut Ramadan 1447 H

Selasa, 17 Februari 2026 - 22:08 WIB

Solid Tanpa Voting, Tumpo Kembali Nahkodai PSMTI Melawi

Selasa, 17 Februari 2026 - 18:34 WIB

Gandeng Pengusaha Nasional, Gubernur Dorong Realisasi Investasi Pendidikan dan Kesehatan

Berita Terbaru

Tumpo yang terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua PSMTI Kabupaten Melawi. (Dedi Irawan)

Berita

Solid Tanpa Voting, Tumpo Kembali Nahkodai PSMTI Melawi

Selasa, 17 Feb 2026 - 22:08 WIB