Menanggapi soal janji politik, Ayub, tokoh pemuda Desa Umin Kecamatan Dedai mengatakan janji politik pada dasarnya mesti ditepati karena sudah bicara kredibilitas dan nama baik dan menunjukkan itikad politik yang baik juga. <p style="text-align: justify;">“Tetapi bukan berarti berjanji tetapi orang lain yang harus memenuhinya, misal orang tua kita berhutang atau berjanji, sebagai anak kita tidak punya kewajiban mutlak untuk membayarnya, jika mampu dibayar, tetapi jika tidak maka tidak ada yang dapat memaksa,” ujarnya pada kalimantan-news baru-baru ini.<br /><br />Ia melihat apa yang disampaikan dalam aksi massa beberapa waktu lalu dari fakta yang terlihat di sejumlah tuntutan warga, bisa disimpulkan kalau aksi itu dilakukan untuk menekan bupati dalam penempatan jabatan struktural tertentu.<br /><br />“Bahkan kami cermati lebih jauh dalam tuntutan itu mereka meminta bupati mengevaluasi pejabat eselon II yang telah dilantik, tentu ini jadi pertanyaan,” ucapnya.<br /><br />Persoalan berbeda disampaikan Tokoh Adat Tempunak, K Daniel Banai, ia menilai terlepas dari polemik anggaran untuk perbatasan, pemerataan pembangunan memang harus dilakukan secara merata oleh seorang kepala daerah.<br /><br />“Jadi tidak ada daerah yang diistimewakan, kalaupun ada tentunya bisa melalui perlakukan khusus sehingga tidak membuat kecemburuan kecamatan lainnya,” kata dia.<br /><br />Ia melihat, saat ini para politisi yang duduk di lembaga legislatif sepertinya juga mulai melupakan rakyat yang telah memilih mereka sehingga timbul indikasi kalau menjadi legislator hanya untuk memudahkan memperoleh proyek.<br /><br />“Bekerjalah yang benar untuk kepentingan rakyat dan saya yakin ketika bisa bekerja dengan baik, maka rakyat akan dengan senang hati memilihnya kembali,” ucapnya. <strong>(phs)</strong></p>
