Kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sintang harus tanggap dan cepat bertindak kalau ada situasi darurat seperti kasus rabies, jembatan putus, dan jalan putus dengan cara segera lapor kami dan lakukan koordinasi dengan pihak lain. Jangan diam-diam saja. Demikian pesan Bupati Sintang H. Jarot Winarno saat memberikan pengarahan pada 394 orang peserta Rapat Kerja Kepala Desa dan Ketua BPD Se Kabupaten Sintang Tahap Kedua di Gedung Serbaguna pada Kamis, 23 Maret 2017. <p style="text-align: justify;">“pertemuan kita ini sangat penting karena jumlah penduduk Kabupaten Sintang kurang lebih 400 ribu jiwa. 70 persen penduduk tersebut tinggal di desa. Maka jika pembangunan di desa berjalan baik, maka 70 persen pembangunan di Kabupaten Sintang juga akan baik. Saya akui, jika 70 persen penduduk tersebut, masih banyak yang miskin, maka jaringan pengamanan sosial sepert Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program renovasi rumah harus diperkuat. Saya juga melihat masalah ekonomi di desa mudah terkena dampak ekonomi global karena masyarakat masih hanya mengandalkan karet dan sawit saja. Masih sedikit warga kita yang mau menanam komoditas lain seperti lada, cabe, jagung dan yang lainnya” terang H. Jarot Winarno.<br /><br />“sebenarnya semua desa memiliki potensi untuk dikembangkan pertanian, tinggal di fokuskan untuk mengembangkan komoditas pertanian apa yang akan dikembangkan, maka saya mendorong juga agar ADD diarahkan untuk mengembangkan pertanian dan perikanan. Saat ini baru mau dimulai pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Saya dukung itu. Total ADD di Sintang dalam satu tahun mencapai 391 milyar.<br /><br />Ditambah dengan dana APBD yang diarahkan ke desa yang dinamakan ADD khusus yang biasanya kami arahkan untuk membangun kantor desa, gedung serbaguna, jembatan dan jalan. Kita berikan percayaan sepenuhnya kepada pemerinahan desa untuk mengelola ADD. Terkait rabies, Saya minta anjing peliharaan yang dipakai untuk mencari nafkah dan untuk dibawa berburu, harus segera di vaksinasi. Yang tidak untuk berburu, segera di eliminasi” terang H. Jarot Winarno. <br /><br />Bupati Sintang juga menyampaikan informasi bahwa 11 kecamatan baru di Sintang Perdanya sudah selesai diproses. <br /><br />“sekarang kita sudah minta pendampingan Biro Pemerintahan Setda Propinsi Kalbar untuk segera di isi personelnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat” terang Bupati Sintang.<br /><br />Yoseph Alexander Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalbar menjelaskan telah terjadi pergeseran pola pembangunan, yakni pembangunan dari pinggiran karena besarnya dana pemerintahan di desa untuk pembangunan. <br /><br />“Tahun 2018 nanti sudah disiapkan dana ADD akan mencapai 1,4 milyar per desa. Untuk itu, saya mendorong agar Pemkab Sintang terus menerus melatih pemerintahan desa agar penyusunan APBDes dan pertanggungjawabannya semakin baik, namun kami punya data bahwa pertanggungjawaban APBDes di Sintang sudah menjadi urutan teratas terbaik dari 12 kabupatan di Kalbar” terang Yoseph Alexander.<br /><br />H. Hotler Panjaitan menjelaskan bahwa rapat kerja Kepala Desa dan Ketua BPD merupakan agenda tahunan dengan harapan antara kades dan ketua BPD bisa kompak, ada kebersamaan dan keharmonisan antara dua lembaga dalam membangun masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Tidak saling menjatuhkan tetapi saling mendukung. <br /><br />“raker tahap kedua ini diikuti oleh 394 orang kepala desa dan ketua BPD. Raker tahap pertama kemarin diikuti oleh 397 orang. Kami berharap rapat kerja ini efektif dan mampu mencapai tujuan raker dilaksanakan yakni menyatukan tekad dan gerak langkah pemerintah desa supaya desa semakin maju dan mandiri. Raker juga untuk memberikan pengetahuan teknis bagi kades dan BPD, memberikan informasi mengenai berbagai perkembangan terbaru pemerintahan desa” terang H. Hotler Panjaitan. (Slh/Hms)</p>
