Jeffray: Bantah Rapat Pembahasan APBD Tak Sesuai Prosedur

oleh
oleh

Ketua DPRD kabupaten Sintang Jefrray Edward membantah kalau rapat paripurna tentang pembahasan APBD pada tanggal 23 Desember 2014 yang lalu di anggap ilegal. <p style="text-align: justify;">Kita melaksanakan peripurna tersebut sudah sesuai dengan prosedur serta aturan-aturan yang ada. “Kita juga tentu tidak bisa menerobos jalan tanpa ada rel-rel hukumnya”, jelas politisi PDI Perjuangan ini pada media ini di ruang kerjanya Jumat (09/01/2015) kemarin usai mengikuti rapat dengan BPJS di ruang sidang DPRD Sintang.<br /><br />Lebuh lanjut di katakan Jeffray memang kemarin di perdebatkan, bahwa APBD Kabupaten Sintang di bahas dengan tidak prosedural, tetapi kita sudah mengkaji bersama bagian hukum dan bahkan bupati sekalipun. Dan rapat ini pula di perkuat dengan surat dari Kemendagri tertanggal 34 November 2014 dengan nomor; 903/6865/sj. Perihalnya percepatan penyelesaian Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015.<br /><br />Terkait dengan poin-poin yang tercantum dalam surat Kemendagrai tersebut menurut Jeffray antara lain bahwa DPRD wajib menyelesaikan, menyetujui Rancangan itu yang sesuai dengan aturan nomor; 23 tahun 2014 dan juga PP nomor; 58 itu seharusnya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikitnya.<br /><br />“Artinya sebelum tahun 2015 atau bulan November 2014, itu sudah di bahas, namun karena kindisi DPRD Sintang belum memiliki ketua definitif pada saat itu maka kita laksanakan seusai pelantikan pimpinan definitif pada bulan Desember” jelas Jeffray. <br /><br />Terkait dengan belum semuanya terbentuk Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Sintang pada saat pembahasan APBD Kabupaten kita juga berdasarkan poin nomor empat dari Kemendagri yaitu, berkenaan dengan percepatan pembahasan APBD, manakala AKD DPRD belum terbentuk diminta perhatian sudara untuk dapat mengsegerakan terbentuknya AKD dimaksud utamanya Badan anggaran. <br /><br />Sementara AKD yang sudah kita bentuk sebelum pelantikan dan pembahasan APBD yaitu Bamus, Banleg, dan Banggar.<br /><br />“Jadi sesuai dengan surat dari Kemendagri tersebut, kita tidak ada menyalahi aturan atau prosedur-prosedur yang melanggar aturan”, ungkap Jeffray. (kn)</p>