Jumlah Hakim "Nakal" Cenderung Meningkat

oleh

Anggota Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Sahuri, mengungkapkan bahwa jumlah hakim "nakal" yang diadukan masyarakat kepada lembaganya cenderung meningkat. <p style="text-align: justify;">"Itu banyak sekali, dari Desember hingga Mei sudah ada 1.400-1.500, saat ini mungkin sudah sampai 1.600-an. Sepertinya ada kecenderungan naik," kata Taufiqurrahman usai menjadi pembicara dalam "Talkshow Nasional: Konstitusi RI Berbasis Islami" yang diselenggarakan Unit Kerohanian Islam Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, di Gedung Justisia 3 Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.<br /><br />Menurut dia, peningkatan jumlah hakim "nakal" yang dilaporkan masyarakat ini kemungkinan sebagai dampak pemberitaan media massa, terutama dalam kasus Antasari.<br /><br />Dengan demikian, kata dia, masyarakat banyak yang tahu, jika ternyata mereka bisa mengajukan laporan kalau ada sesuatu yang aneh dalam persidangan.<br /><br />Mengenai vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan di beberapa daerah kepada sejumlah terdakwa kasus korupsi, dia mengatakan, saat ini kasus tersebut seolah menjadi tren.<br /><br />"Ini kayaknya tren ya, di Subang, Bandung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Itu dibebaskan semua," katanya.<br /><br />Oleh karena terjadi hampir bersamaan, kata dia, vonis bebas tersebut akhirnya menjadi pertanyaan masyarakat yang curiga adanya sesuatu di balik putusan bebas itu.<br /><br />Menurut dia, Komisi Yudisial pro-aktif untuk menjawab kecurigaan masyarakat tersebut.<br /><br />Dalam hal ini, lanjutnya, pengawasan Komisi Yudisial terhadap tingkah laku hakim dilakukan secara pasif dengan menerima laporan dari masyarakat dan aktif jika hal itu telah menjadi pembicaraan publik.<br /><br />"Pengawasan kita pasif, yakni menunggu laporan dari masyarakat. Tetapi kita akan aktif kalau hal itu menjadi pembicaraan publik," kata dia menegaskan.<br /><br />Terkait vonis bebas terdakwa korupsi Mochtar Mohammad yang merupakan Wali Kota Bekasi nonaktif, dia mengatakan, Komisi Yudisial telah menghubungi Pengadilan Tipikor di Bandung untuk meminta salinan putusan kasus tersebut.<br /><br />"Jumat (21/10) kemarin katanya akan dikasih. Kemudian kita juga meminta surat dakwaan dari jaksa karena kami dapat kritikan jangan-jangan dakwaan jaksa kurang kuat atau jaksanya masuk angin," katanya.<br /><br />Menurut dia, vonis bebas tersebut tidak menutup kemungkinan karena adanya jaksa "nakal".<br /><br />Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta rekaman sidang kasus tersebut.<br /><br />"Kalau data-datanya sudah ada, kita akan membahas khusus itu. Rekaman ini akan kita pantau seluruhnya, apakah dalam penanganan persidangan ada ketidakjujuran atau melanggar etika, ada siasat misalnya dengan mengabaikan saksi-saksi yang sebenarnya penting sehingga terdapat kebohongan, atau dalam memimpin sidang bersikap memihak," katanya.<br /><br />Dia mengatakan, pihaknya berharap dalam tiga minggu dapat menemukan jawaban atas kasus vonis bebas tersebut.<br /><br />Terkait kemungkinan adanya jaksa "masuk angin" dalam kasus vonis bebas tersebut, dia mengakui, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi jaksa.<br /><br />Meskipun demikian, kata dia, Komisi Yudisial akan melaporkan temuannya terkait jaksa "masuk angin" kepada Komisi Kejaksaan.<br /><br />"Kita akan laporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak) kalau ada temuan. Biar Komjak yang akan memberi penilaian," katanya menambahkan. <strong>(*)</strong></p>