Jumlah NIK Invalid Di Kotim Terus Berkurang

oleh

Jumlah pemilih yang tidak mempunyai nomor induk kependudukan atau invalid di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah terus berkurang, meski terbilang masih cukup tinggi. <p style="text-align: justify;"><br />"Data NIK invalid Kotim sekarang ini turun menjadi sekitar 80 ribuan dari sekitar 89 ribuan. DPT (daftar pemilih tetap) Kotim juga turun menjadi sekitar 315 ribuan, tapi angka persisnya saya harus lihat datanya nanti," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Kotim, Benny Setia di Sampit, Minggu.<br /><br />Berkurangnya NIK invalid merupakan dampak dari penelusuran yang kembali dilakukan oleh KPU bersama Panitia Pemilu Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di 17 kecamatan di Kotim sehingga jumlah NIK invalid mulai berkurang.<br /><br />Sementara itu, berkurangnya jumlah DPT seiring penghapusan nama pemilih ganda dan pindahnya warga yang sudah masuk DPT ke daerah lain sehingga harus dihapus dari DPT di Kotim.<br /><br />Terkait NIK invalid, tim divisi data KPU Kotim bertolak ke Palangka Raya untuk mengikuti rapat koordinasi sekaligus melaporkan perkembangan terakhir kepada KPU Provinsi Kalteng untuk direkapitulasi bersama.<br /><br />Meski KPU Kotim menyampaikan perkembangan NIK invalid, namun penelusuran NIK invalid tetap dilanjutkan. Hanya, penelusuran akan diserahkan kepada PPK dan PPS untuk menelusuri kembali NIK invalid di daerah masing-masing.<br /><br />"Penelusuran tetap berjalan, tapi kami tidak turun ke lapangan lagi. Kami meminta PPK dan PPS yang menindaklanjutinya. Tim kami dari KPU kan hanya membantu mereka turun ke perusahaan sawit sulit mereka tembus," tandas Benny.<br /><br />NIK invalid di Kotim menjadi perhatian karena jumlahnya termasuk yang tertinggi di Kalteng. Bahkan beberapa waktu lalu Kementerian Dalam Negeri mengirim timnya untuk menelusuri NIK invalid di Kotim.<br /><br />KPU menegaskan, pemilih dengan NIK invalid tidak kehilangan hak pilih. Mereka akan tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 9 April nanti, namun diperkirakan akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus. <strong>(das/ant)</strong></p>