Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlatar belakang dokter gigi. <p style="text-align: justify;">Dalam penerimaan formasi CPNS di kabupaten itu tahun 2010 tidak ada pelamar yang berlatarbelakang dokter gigi.<br /><br />"Pemerintah Kabupaten Landak membuka dua formasi dokter gigi pada penerimaan CPNS, tapi tidak ada yang melamar. Padahal dokter gigi sangat dibutuhkan untuk pelayanan rumah sakit dan puskesmas," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Landak Marcos Lahiran di Ngabang, Senin.<br /><br />Ia tidak tahu mengapa formasi CPNS yang dibuka tidak ada pelamarnya, apakah di Landak kurang pasien dokter gigi atau lebih memilih menjadi pegawai swasta yang di kontrak oleh rumah sakit. "Buktinya jelas-jelas kita buka dua orang untuk lowongan dokter gigi tidak satupun yang melamar," ujar Marcos Lahiran.<br /><br />Terkait adanya moratorium (pemberhentian sementara) penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Landak sudah mengirim surat dan analisis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawain Nasional (BKN) bahwa Kabupaten Landak masih membutuhkan PNS.<br /><br />Karena itu, jangan dilakukan moratorium untuk daerah setempat. "Kita mengusulkan kebutuhan PNS khususnya tenaga pendidikan atau guru kurang lebih 1.800 dan tenaga kesehatan 1.000 orang," ujar Marcos Lahiran.<br /><br />Ia mengatakan, kalau di Indonesia dari 500-an kabupaten/kota dan 300-an di antaranya akan di moratorium CPNS memang masih tahap pengkajian dan apakah Landak salah satu kabupaten yang masuk di moratorium belum tahu.<br /><br />"Karena rencana moraturium itu kebijakan pusat, kita daerah hanya berusaha di antaranya membuat analisis tentang kebutuhan pegawai yang kita sampaikan ke pemerintah pusat. Bahkan kita tiap tahun mengusulkan kuota untuk formasi CPNS," ujar Marcos Lahiran.<br /><br />Ia menambahkan, di Kabupaten Landak pada 2014 ribuan guru PNS akan memasuki masa pensiun. Karena itu, akan bertambah lagi kekurangan tenaga guru di daerah setempat. Sementara pemerintah pusat akan melakukan moratorium perekrutan CPNS.<br /><br />"Nah, ini memang yang menjadi pengkajian bersama, Landak jika salah satu kabupaten yang ikut di moratorium, tentu akan menjadi berdampak khususnya dalam pelayanan baik birokrasi pemerintahan maupun dunia pendidikan dan kesehatan," tandas Marcos Lahiran. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
