Kabupaten Sambas Daerah Rawan Perdagangan Orang

oleh

Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten yang paling rawan perdagangan orang khususnya perempuan. <p style="text-align: justify;">"Kami akui Kabupaten Sambas tingkat kemiskinannya masih tinggi dan pemerintah setempat membina dari sektor ekonominya dalam menekan kasus trafficking," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP2AKB) Provinsi Kalimantan Barat Sri Jumiadatin di Pontianak, Minggu.<br /><br />Sri menyarankan, seharusnya pemkab setempat memiliki data pasti tentang angka kemiskinan. Pihaknya sendiri memperkirakan sekitar 11 persen atau sekitar lima ribu lebih masyarakat miskin di kabupaten itu.<br /><br />"Sambas merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya melebihi tingkat rata-rata angka kemiskinan di Kalbar yakni 9,02 persen," ungkap Sri.<br /><br />Dengan jumlah tersebut, kata mantan kepala Biro Sosial Setda Kalbar, menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah lalu kemudian mencari pekerjaan seperti menjadi tenaga kerja Indonesia.<br /><br />"Nah, BP2AKB sendiri tidak dapat memberikan dana bantuan bergulir untuk membina, tetapi kami hanya bisa memberikan advokasi secara persuasif kepada mereka," jelas Sri.<br /><br />Menurut Sri, untuk menanggulangi hal itu tentu memerlukan bantuan dari banyak pihak dengan berupaya menggerakkan ekonomi mereka melalui pelatihan-pelatihan dan lainnya.<br /><br />"Misalnya saja Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan lainnya yang harus turun tangan untuk memberikan bantuan dan lainnya," kata Sri.<br /><br />Dari beberapa kali penemuan kasus perdagangan orang yang melibatkan warga Sambas belum lama ini, kata Sri, rata-rata merupakan anak-anak dan wanita.<br /><br />"Nah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, mereka itu memang dilarang untuk dipekerjakan," tegas Sri.<br /><br />Hal itu berarti, advokasi juga harus dilakukan kepada keluarga mereka tidak saja untuk pemberdayaan ekonominya tetapi mensosialisasikan juga undang-undang perlindungan anak kepada mereka.<br /><br />"Kami akui pada tataran itulah belum dapat sepenuhnya kami lakukan, karena kami hanya melakukan sosialisasi advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota," jelas Sri.<br /><br />Wilayah Kalbar sendiri, ada delapan kabupaten/kota yan dinyatakan rawan perdagangan orang. Delapan kabupaten/kota itu masing-masing Sambas, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu, Singkawang, Pontianak, Sintang, dan Landak.<br /><br />Sejak 2010 lalu, BP2AMKB Kalbar melakukan berbagai upaya penanggulangan. Misalnya, dalam bentuk nota kesepahaman tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang.<br /><br />"Kerja sama itu dilakukan bersama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah," jelas Sri. <strong>(phs/Ant)</strong></p>