Kader: Awasi Jabatan karena Faktor Kedekatan

oleh
oleh

Penyusunan analisis jabatan pegawai negeri sipil (PNS) sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian. Dengan penyusunan tersebut dapat terumuskan hasil analisis yang mampu menjawab persoalan yang sementara ini dirasakan. <p style="text-align: justify;">“Penyusunan analisis jabatan pada dasarnya merupakan upaya yang terencana dan sistematis dalam rangka  mengurai persoalan-persoalan yang terkait dengan penentuan sesuatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Intinya, personal yang dipercaya mengemban sebuah jabatan harus memiliki sumber daya manusia yang sesuai,” Hal tersebut diungkapkan Ketua GMKI Kabupaten Sintang Kader Sinaga S Sos beberapa hari yang lalu di Sekretarian GMKI, Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang.<br /><br />Menurutnya penyusunan analisis jabatan merupakan aturan dan rambu-rambu yang diberikan kepada pemegang  wewenang di daerah Untuk menempatkan pejabat pada posisi jabatan harus disesuaikan dengan kemampuan individu, kepangkatan dan golongannya, sehingga pengelolaan menajemen birokrasi dapat berjalan tepat sasaran dan tidak melanggar<br />aturan berlaku baik dalam peraturan pemerintah (PP) maupun perundang-undangan," kata Kader Ia menambahkan, selama ini masih ada beberapa daerah yang menerapkan<br />sistem penempatan jabatan karena faktor kedekatan pejabat dengan kepala daerah, tanpa melihat kemampuan, kepangkatan serta golongan pejabat tersebut. “Jika pejabat tersebut mampu menjalankan tugasnya sih tidak terlalu berdampak, Namun berbeda jika pejabat itu sama sekali tidak punya kemampuan tentunya berdampak pada kinerja satuan<br />kerja yang dipimpinnya jadi buruk,” jelasnya.<br /><br />Kendati demikian, Kader mengatakan, untuk skala Sintang, menunjukkan perubahan cukup mendasar, dan itu disebutnya disebabkan adanya perubahan sumber daya manusia untuk lebih baik dan mengubah pada pradigma baru. “Kondisi ini harus mendapat dukungan oleh semua PNS dan lebih aktif lagi,” ujarnya.<br /><br />Dikatakannya, setiap pejabat yang menduduki sebuah pos pimpinan diharapkan memiliki keterampilan terkait dengan jabatan yang dipercayakan. Misalnya, pejabat kehumasan, paling tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan ilmu komunikasi dan media massa.<br />“Jangan sampai ada pejabat yang diangkat atau dipromosikan ke suatu jabatan strategis malah tidak punya basic yang dituntut oleh posisi jabatannya,” tandasnya. <strong>(ben)</strong></p>