Kades Diingatkan Hindari Keterlambatan Pembuatan SPJ ADD

oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, Fauzi Kasim mengingatkan pemerintah desa membuat Surat Pertanggung Jawaban dari penggunaan Alokasi Dana Desa untuk menghindari keterlambatan perolehan pada tahun berikutnya. <p style="text-align: justify;">"Jangan sampai ketika sudah memasuki masa penyerahan Alokasi Dana Desa (ADD), baru sibuk membuatnya. Kalau sampai waktunya tidak terkejar, tentu akan menghambat desa itu untuk mendapatkan ADD tahap berikutnya," kata Fauzi di Sungai Raya, Minggu.<br /><br />Menurutnya, tidak ada alasan pemerintah desa tidak bisa membuat SPJ ADD, mengingat dari pihaknya dan inspektorat pada pertengahan tahun lalu sudah memberikan pembekalan kepada aparatur pemerintah desa.<br /><br />Fauzi mengatakan, selain tepat waktu, tentu struktur pembuatan SPJ ADD juga harus mengikuti mekanisme yang ada, agar tidak menjadi temuan ketika diperiksa.<br /><br />"Karena, berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ ADD tahun 2010 lalu, ada sekitar 18 desa yang bermasalah sehingga anggaran ADD tahap beikutnya tidak bisa dikeluarkan. Kalau sudah seperti itu, tentu akan menghambat proses pembangunan di desa itu sendiri," tuturnya.<br /><br />Lanjutnya, masalah SPJ ADD biasanya beragam dan kerap kali erat kaitannya dengan aplikasinya di lapangan. Dengan demikian, persoalan tersebut bukannya dihindari, namun harus dihadapi.<br /><br />"Itu karena berkaitan dengan kinerja aparatur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.<br /><br />Mantan Kadisbudparpora Kubu Raya itu menegaskan, keterlambatan LPJ 2011 tentu akan berpengaruh pada ADD 2012. Bahkan dapat berpengaruh kepada kinerja aparatur desa dan pengelolaan ADD tahun berikutnya.<br /><br />Namun juga harus diperinci, karena LPJ biasanya bukan semata-mata tanggung jawab para kepala desa.<br /><br />"Biasanya tidak murni kesalahan kades. Ada juga akibat problem kades non aktif dan tidak mungkin ditimpakan kesalahannya kepada kades aktif sekarang," kata Fauzi.<br /><br />Dia juga menginginkan penyelesaian cara efektif LPJ ADD tahun 2011 adalah dengan cara-cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />"Makanya Pemkab akan turut campur, supaya persoalan ini tidak hingga ke aparatur hukum. Kalau ada cara bijak, kita akan sikapi secara menyeluruh," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>