Kades Pertanyakan, Kapan Eksekusi Dana Desa

oleh

Kepala Desa Mangga Kecamatan Pinoh Selatan, Kamsuri, SH tidak bisa menutupi kegalauannya terhadap realisasi dana desa dari pusat yang sampai sekarang belum jelas kemana rimbanya. <p style="text-align: justify;">Disatu sisi masyarakat sudah tahu keberadaan dana desa dari pusat tersebut, tapi sampai sekarang dana tersebut belum disalurkan ke Kas desa. <br /><br />“Karena itu saya mempertanyakan kapan eksekusi dana desa yang katanya sekarang sudah ada di kas daerah,” ungkap Kamsuri.  <br /> <br />Menurut dia jika bermuara dari Undang-Undang  nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sudah jelas bahwa mengenai pencairan, penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut sudah diatur secara teknis. Kemudian diperkuat lagi pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup). <br /><br />“Memang sudah ada bahasa bahwa untuk tahun pertama pengelolaan dana desa akan dipermudah bahkan akan ada semacam dipensasi,” ujarnya.<br /><br />Lulusan Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang ini menyampaikan yang menjadi persoalannya, karena pengelolaan dana desa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, tentunya bahasa ada kemudahan dan dipensasi dalam pengelolaan dana tersebut tidak serta merta bisa dipakai, namun harus ada pernyataan secara tertulis. <br /><br />“Kalau ada dispensasi, dipensasinya seperti apa. Demikian juga kalau ada kemudahan, kemudahannya seperti apa. Dan itu harus dibuat secara tertulis, tidak bisa melalui lisan, karena kalau hanya lisan tidak bisa dipertanggung jawabkan,” tuturnya.<br /><br />Kata dia, berhubung pengelolaan dana desa ini sudah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang. Jangan sampai dengan adanya suatu statemen yang mengatakan ada dispensasi dan kemudahan yang disampaikan kepada para Kepala Desa , pada ahirnya menjerat Kepala Desa sebagai penggunaan anggaran, karena melakukan kesalahan dalam mengelola dana desa tersebut. <br /><br />“Karena akan lebih patal kalau kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menmgelola dana tersebut sampai menyalahi prosedur,’ ucapnya.<br /><br />Dia berharap kepada Penjabat Bupati Melawi yang saat ini pemegang kebijakan, supaya lebih focus kepada proses pencairan dana desa, karena kalau melihat saat ini yang sudah dibulan September tentu waktunya sudah semakin mepet. <br /><br />Dihawatirkan, kalau pencairan dana tersebut terlalu mepet dengan ahir tahun anggaran penggunaan dana desa tersebut menjadi tidak efisien. <br /><br />“Apalagi dana desa ini menyangkut kepentingan masyarakat Dari 169 desa yang terdiri dari  berbagai elemen tersebut,” tuturnya.<br /><br />Menurut Kamsuri, dirinya hanya sekedar mempertanyakan masalah kapan eksekusi dana desa tersebut. Kalau memang ada kendala, apa yang menjadi kendala sehingga dana desa tersebut belum bisa dikelola oleh desa. <br /><br />Bahkan saat ini dana tersebut belum sampai ke kas desa. “Masyarakat kami sudah tahu, kalau desanya mendapatkan dana dari pusat, hal itu yang menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” pungkasnya. (KN)</p>