Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan agar proses pengadaan pangan nasional tidak terjebak dalam pusaran egosektoral yang dilakukan oleh berbagai lembaga kementerian terkait masalah pangan. <p style="text-align: justify;">"Kementerian-kementerian tidak peduli masalah ini, malah saling lempar tanggung jawab dan saling mempertahankan egoisme sektoral kementerian," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, Jumat.<br /><br />Menurut dia, karut marut kebijakan pangan nasional baik dalam hal impor maupun pemberdayaan produksi lokal mengindikasikan bahwa antara berbagai kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perekonomian saling lempar tanggung jawab.<br /><br />Ia berpendapat, karut marut regulasi pangan Indonesia sebenarnya sudah bukan rahasia lagi dan Kadin sudah sering mengingatkan keempat kementerian tersebut.<br /><br />Untuk itu, Kadin menilai bahwa pemimpin negara harus segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan kebijakan pangan nasional baik untuk produksi lokal maupun impor.<br /><br />"Masalah yang sering disampaikan dunia usaha kepada pemerintah selalu terabaikan, sehingga persoalan tahun demi tahun pangan nasional kita sering muncul berulang," katanya.<br /><br />Permasalahan yang berulang ini, kata Natsir, adalah akibat pemerintah pusat yang masih mempertahankan sentralisasi kebijakan pangan nasional.<br /><br />Model kebijakan semacam itu, menurut dia, cenderung hanya mempertahankan kepentingan tertentu atau bahkan kepentingan kartel.<br /><br />Bahkan, Kadin juga menyorot bahwa kebijakan tersebut juga terkadang digunakan oleh pejabat pemerintah yang terkadang bertindak sebagai pengusaha yang tentu saja hal ini sangat disayangkan.<br /><br />Karenanya, ia menginginkan agar DPR sebagai lembaga legislatif perlu memberikan hukuman dengan mengurangi anggaran apabila ada kementrian yang tidak mampu mengurus pangan.<br /><br />Natsir mencontohkan, sangat terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia yang hidup di perbatasan membutuhkan pangan yang murah, namun hingga saat ini permasalahan disparitas harga yang sangat tinggi belum juga terpecahkan. <br /><br />"Kadin minta impor pangan agar dilimpahkan ke daerah untuk mengatur kebutuhan pangan di daerahnya masing-masing," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
