Kalbar Harapkan Pelabuhan Ekspor/Impor Entikong Segera Terealisasi

oleh
oleh

Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kandri mengharapkan agar rencana pembangunan pelabuhan darat ekspor/impor Entikong dapat segera direalisasikan untuk mendukung terlaksananya Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kalbar. <p style="text-align: justify;">"Kita sangat mendukung rencana Pemkab Sanggau yang akan membangun pelabuhan ekspor/import Entikong. Kita dari Pemprov Kalbar juga sangat mendukung hal itu dan kita harapkan pemerintah pusat juga bisa mendukungnya," kata Lensus di Pontianak, Rabu.<br /><br />Dia menjelaskan, karena sampai saat ini Kalbar belum memiliki pelabuhan ekspor/impor sehingga hal itu mengakibatkan kerugian bagi Kalbar.<br /><br />"Kenapa kita dirugikan, karena selama ini Kalbar memiliki produk unggulan untuk CPO, namun untuk pendapatan dari pajak ekspornya harus selama ini tidak didapat Pemprov Kalbar, karena yang mendapatkannya adalah daerah yang memiliki pelabuhan tersebut," tuturnya.<br /><br />Dia mengungkapkan, pemerintah pusat memang akan menjadikan Entikong dan Badau di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat sebagai pelabuhan darat ekspor impor.<br /><br />"Kita diharapkan pada Desember tahun depan, sudah operasional," tuturnya.<br /><br />Lensus menambahkan, saat ini, baik pemerintah Entikong dan Kalbar telah dilakukan berbagai persiapan termasuk untuk lahan tempat penampungan kontainer dalam skala besar.<br /><br />"Di Entikong, sudah mulai diratakan lahannya," kata dia.<br /><br />Sebelumnya, wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, dibangunnya pelabuhan darat di dua lokasi itu bukan sekadar karena masuk wilayah perbatasan.<br /><br />"Tapi ada dampak ikutan sekaligus menjamin membaiknya kesejahteraan masyarakat sekitar," katanya.<br /><br />Dia menambahkan, di Kalimantan Barat sangat sedikit yang dapat diproduksi sendiri sehingga harus dipasok dari luar. Ia mencontohkan gula pasir.<br /><br />"Harga di Malaysia dengan Indonesia, selisihnya bisa separuh. Padahal kualitasnya sama," katanya.<br /><br />Ia berharap pemerintah pusat tidak sekadar menilai sesuatu yang memberi keuntungan materi belaka.<br /><br />"Ada benefit yang diterima, tetapi bukan devisa. Kami, warga Kalbar, mendapat harga yang jauh lebih murah, dengan kualitas yang mungkin lebih baik," katanya. (das/ant)</p>