Kalbar Minta Moratorium CPNS Dipertimbangkan

oleh
oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta rencana moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi dipertimbangkan kembali. <p style="text-align: justify;"><br />"Setiap tahun, pasti ada yang pensiun. Bisa-bisa nanti habis pegawai kalau benar-benar lima tahun tidak ada penerimaan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar Kartius di Pontianak, Senin.<br /><br />Menurut dia, setiap tahun di lingkungan Pemprov Kalbar setidaknya ada 200 pegawai yang menjalani masa pensiun.<br /><br />Sementara untuk mencetak birokrasi yang andal, kata Kartius, tidaklah mudah. "Minimal butuh waktu 10 tahun," kata dia. Pegawai negeri sipil tugasnya tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, melainkan juga pelaksana kebijakan serta perekat kesatuan bangsa.<br /><br />Ia mencontohkan negara maju umumnya memiliki birokrasi yang hebat. Ia sepakat kalau selain kuantitas, kualitas pegawai negeri sipil perlu terus ditingkatkan.<br /><br />Pemprov Kalbar, ujar dia, pada penerimaan CPNS Tahun 2014 mengusulkan sebanyak 800 pegawai baru. "Tapi yang disetujui hanya 159 formasi saja," kata Kartius.<br /><br />Namun ia menduga moratorium itu sifatnya baru wacana dan gebrakan awal dari menteri yang baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.<br /><br />"Kalau guru dan tenaga kesehatan, tidak boleh moratorium. Kalau moratorium, bisa bahaya bagi Indonesia," katanya menegaskan.<br /><br />Menteri PAN-RB Yuddi Chrisnandi mengatakan rencana moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS yang dijadwalkan selama lima tahun sejak tahun 2015 akan disesuaikan dengan kondisi kepegawaian secara nasional.<br /><br />"Moratorium dijadwalkan lima tahun. Tetapi dalam perjalanan waktu jika kondisi keuangan negara sudah membaik, kebutuhan pegawai juga meningkat maka bisa saja pada tahun ke-3 penerimaan PNS dibuka kembali," kata Yuddi, usai bertenu dengan Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, beberapa waktu lalu.<br /><br />Menurut Yuddi, penerimaan kembali PNS akan disesuaikan dengan pandangan masyarakat atas moratorium yang sudah berlangsung, hasil penataan organisasi bagus, kompetensi pegawai meningkat, dan kebutuhan yang pegawai dalam jumlah besar.<br /><br />"Jika kondisi bagus, kondisi keuangan memadai dan memang dibutuhkan pegawai dalam jumlah tertentu maka bisa saja dibuka (moratorium) lebih cepat," ujarnya.<br /><br />Ia menjelaskan, dasar pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS antara lain beban biaya pegawai yang begitu besar. Saat ini jumlah PNS mencapai 4,32 juta orang. (das/ant)</p>