Kalbar Peroleh Rp 19,1 Miliar Untuk Jampersal

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Andy Jap mengungkapkan, provinsi itu memperoleh bantuan dana jaminan persalinan sebesar Rp19,1 miliar dari pemerintah pusat. <p style="text-align: justify;">"Alokasi dana tersebut untuk masyarakat yang selama ini persalinannya terhambat karena alasan biaya," kata Andy Jap di Pontianak, Senin.<br /><br />Menurut Andy Jap, jaminan persalinan (jampersal) tersebut benar-benar dialokasikan kepada masyarakat tidak mampu. Untuk persalinan yang dilakukan di rumah sakit harus melalui rujukan.<br /><br />"Jadi, kalau ada masyarakat yang mampu kemudian akan melahirkan dan meminta jampersal, itu tidak benar," tegas Andy Jap.<br /><br />Jampersal tersebut, kata dia, diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan ukuran perkiraan angka ibu yang akan melahirkan.<br /><br />"Nah di Kalbar itu diperkirakan akan ada 9.000 lebih ibu hamil yang akan melahirkan. Makanya, Kalbar mendapatkan alokasi jampersal sebesar Rp19,1 miliar itu," ungkap Andy Jap.<br /><br />Berdasar data Dinas Kesehatan Kalbar, per kabupaten/kota yang mendapatkan dana Jampersal itu akan semakin besar jika perkiraan angka ibu yang akan melahirkan tinggi.<br /><br />"Untuk Kabupaten Sambas dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar, Ketapang sebesar Rp2,4 miliar, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak sebesar Rp2,3 miliar, Sintang sebesar Rp2 miliar dan sisanya masing-masing mendapatkan Rp1 miliar," jelasnya.<br /><br />Tahun ini pemerintah pusat menyediakan Rp1,2 triliun untuk biaya persalinan bagi masyarakat Indonesia. "Dana tersebut khusus dimasukkan dalam Jampersal," katanya.<br /><br />Kadis Kesehatan menambahkan, tujuan Jampersal sendiri, seperti apa yang sudah dikatakan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih untuk mengurangi angka kematian ibu.<br /><br />Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Pontianak Multi Junto Batarendro menyatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu teknis pelaksanaan program Jampersal dari Kementerian Kesehatan.<br /><br />"Kami juga telah punya data ibu hamil dan tinggal melaksanakan kerja sama dengan Puskesmas atau rumah sakit untuk tempat persalinan," ujar Multi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>