Kalbar Siap Penyaluran Bos Gunakan Sistem Lama

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap jika penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menggunakan sistem lama dari pemerintah provinsi langsung ke sekolah penerima. <p style="text-align: justify;">"Itu merupakan wacana yang dilontarkan oleh pemerintah pusat, karena melihat keterlambatan-keterlambatan penyaluran yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota ke tingkat sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar Alexius Akim di Pontianak, Senin.<br /><br />Akim menjelaskan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melakukan perbandingan pada saat penyaluran dana BOS dilakukan oleh pemerintah provinsi yang tidak pernah mengalami hambatan.<br /><br />"Dulu itu dari tingkat provinsi ke kabupaten baru kemudian disalurkan ke pihak sekolah. Itu yang kadang-kadang lama pencairannya. Harus melalui proses ini dan itu," kata Akim.<br /><br />Pada saat pencairan dana BOS dilakukan di Pemerintah Provinsi, dana langsung di cairkan ke sekolah penerima.<br /><br />"Kalau melihat sejarahnya, penyaluran dana BOS memang lebih bagus langsung disalurkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pihak sekolah. Hanya saja, kendala yang membuat dana tersebut lambat dicairkan di kabupaten itu harus dicari terlebih dahulu," tegas Akim.<br /><br />Menurutnya, keterlambatan yang sering terjadi dalam pencairan dana BOS itu karena dana tersebut masuk ke transfer daerah yang berarti masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<br /><br />"Sehingga dalam pencairannya harus menunggu pembahasan dan sebagainya, itu yang membuat lambat," kata Akim.<br /><br />Padahal, kata dia, dalam mekanismenya sudah diatur untuk pencairan dana BOS tidak lagi memerlukan pembahasan di tingkat dewan.<br /><br />"Dengan surat bupati atau wali kota pun sudah bisa melakukan pencairan dana BOS tersebut," kata Akim.<br /><br />Akim menambahkan, pengembalian mekanisme pencairan dana BOS ke pemerintah provinsi itu tentu saja akan dilaksanakan jika pola yang diberikan sudah jelas.<br /><br />"Kami siap saja jika itu dikembalikan, dengan catatan pola penyalurannya sudah harus jelas lebih dahulu," kata Akim.<br /><br />Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh sebelumnya mengatakan, sudah mendapat laporan hasil survei terkait tentang pemerintah kabupaten dan kota terhadap sistem baru pencairan dana BOS. Seperti diketahui, hasil survei yang digarap Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas itu menyebutkan 88 persen dari 481 pemerintah daerah berharap mekanisme pencairan dana BOS dikembalikan ke model lama. Yaitu, dari pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima.<br /><br />Kondisi yang terjadi sekarang, dana BOS dicairkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke kas pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, baru ditransfer ke sekolah penerima.<br /><br />"Nah, keterlambatan kerap terjadi karena pemerintah daerah takut mencairkan dana BOS ke sekolah penerima. Akibatnya, sekolah yang kurang kuat pendanaan, terpaksa memungut sejumlah uang dari siswa untuk menutup ongkos operasional," kata Muhammad Nuh. <strong>(phs/Ant)</strong></p>