Kalbar Usulkan Rehab 1.720 Ruang Kelas

oleh
oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan perbaikan dan penambahan ruang kelas baru sebanyak 1.720 unit untuk mendukung target pemerintah pusat di bidang pendidikan dalam kurun waktu 2013-2014. <p style="text-align: justify;">Usulan itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menggunakan layanan "telepresence" bersama Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri mengenai penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pontianak, Rabu.<br /><br />"Dari seluruh sekolah yang ada, ada ruang kelas yang perlu diperbaiki karena kerusakannya di atas 60 persen. Tetapi kita juga butuh ruang kelas baru untuk menampung penambahan siswa," ujar dia.<br /><br />Sementara untuk penyaluran BOS triwulan I tahun 2012 sudah hampir 100 persen. Menurut dia, secara keseluruhan Kalbar mendapat alokasi sebesar Rp510 miliar sepanjang tahun 2012 untuk program BOS tersebut.<br /><br />Sedangkan untuk triwulan I tahun 2012 sebesar Rp127 miliar. Dana tersebut sudah ditransfer dari pusat ke rekening daerah pada tanggal 3 Januari dan mulai disalurkan secara bertahap sejak tanggal 13 januari.<br /><br />Namun, ungkap dia, ada dana sekitar Rp20 miliar lebih yang belum dapat disalurkan karena rekening sekolah yang dituju sudah tidak aktif. Selain itu, ada dua sekolah yang sudah tutup yakni masing-masing satu di Kabupaten Melawi dan Ketapang. Nilai BOS yang seharusnya disalurkan untuk dua sekolah itu secara keseluruhan sekitar Rp13 jutaan.<br /><br />"Setelah dilakukan perbaikan administratif, tanggal 17 Januari semua dana untuk BOS sudah disalurkan selain sekolah yang tutup tadi," kata Christiandy Sanjaya.<br /><br />Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menambahkan, ruang kelas yang perlu diperbaiki itu menyebar di berbagai kabupaten dan kota.<br /><br />"Perbandingan antara ruang kelas yang rusak dan perlu dibangun, satu banding empat," ujar dia.<br /><br />Wakil Presiden Boediono usai menerima laporan tersebut berjanji akan segera menindaklanjuti bersama kementerian terkait.<br /><br />Rapat jarak jauh itu dilakukan bersama dengan enam daerah lainnya yakni Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Sulawesi Tengah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>