Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan perbaikan dan penambahan ruang kelas baru sebanyak 1.720 unit untuk mendukung target pemerintah pusat di bidang pendidikan dalam kurun waktu 2013-2014. <p style="text-align: justify;">Usulan itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menggunakan layanan "telepresence" bersama Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri mengenai penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pontianak, Rabu.<br /><br />"Dari seluruh sekolah yang ada, ada ruang kelas yang perlu diperbaiki karena kerusakannya di atas 60 persen. Tetapi kita juga butuh ruang kelas baru untuk menampung penambahan siswa," ujar dia.<br /><br />Sementara untuk penyaluran BOS triwulan I tahun 2012 sudah hampir 100 persen. Menurut dia, secara keseluruhan Kalbar mendapat alokasi sebesar Rp510 miliar sepanjang tahun 2012 untuk program BOS tersebut.<br /><br />Sedangkan untuk triwulan I tahun 2012 sebesar Rp127 miliar. Dana tersebut sudah ditransfer dari pusat ke rekening daerah pada tanggal 3 Januari dan mulai disalurkan secara bertahap sejak tanggal 13 januari.<br /><br />Namun, ungkap dia, ada dana sekitar Rp20 miliar lebih yang belum dapat disalurkan karena rekening sekolah yang dituju sudah tidak aktif. Selain itu, ada dua sekolah yang sudah tutup yakni masing-masing satu di Kabupaten Melawi dan Ketapang. Nilai BOS yang seharusnya disalurkan untuk dua sekolah itu secara keseluruhan sekitar Rp13 jutaan.<br /><br />"Setelah dilakukan perbaikan administratif, tanggal 17 Januari semua dana untuk BOS sudah disalurkan selain sekolah yang tutup tadi," kata Christiandy Sanjaya.<br /><br />Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menambahkan, ruang kelas yang perlu diperbaiki itu menyebar di berbagai kabupaten dan kota.<br /><br />"Perbandingan antara ruang kelas yang rusak dan perlu dibangun, satu banding empat," ujar dia.<br /><br />Wakil Presiden Boediono usai menerima laporan tersebut berjanji akan segera menindaklanjuti bersama kementerian terkait.<br /><br />Rapat jarak jauh itu dilakukan bersama dengan enam daerah lainnya yakni Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Sulawesi Tengah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
