Kalsel Harus Berjuang Peroleh Tambahan Kuota BBM

oleh

Kepala daerah di Kalimantan Selatan bersama wakil rakyatnya harus berjuang habis-habisan untuk bisa memperoleh tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. <p style="text-align: justify;">Ketua Forum Peduli Banua (FPB) Kalsel, Ibnu Sina di Banjarmasin, Jumat mengemukakan itu usai mendatangi Kantor PT Pertamina di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kedatangan FPB untuk mencari solusi terbaik mengatasi antrean panjang di SPBU, dan diterima Senior Sales Ekskutif PT Pertamina Kalsel, Hari Prasetyo .<br /><br />FPB berharap agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan BBM bersubsidi ataupun terpaksa membeli dengan harga tinggi, seperti premium belakangan ini di Banjarmasin, harga eceran di luar Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sudah mencapai Rp6.000/liter.<br /><br />"Kita ajungkan jempol, jika perjuangan bersama tersebut mampu menambah kuoa BBM subsidi di Kalsel atau wilayah Kalimantan," tandas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.<br /><br />Menurut anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel itu, kelangkaan BBM ataupun antrean panjang kendaraan bermotor pada sejumlah SPBU di provinsinya, karena distribusi BBM subsidi mengacu pada penyaluran tahun 2012.<br /><br />"Kalau penyaluran BBM subsidi untuk Kalsel mengacu penyaluran tahun 2012, pasti tidak mencukupi kebutuhan masyarakat," tandas anggota Komisi III yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), serta perhubungan itu.<br /><br />"Apalagi alokasi itu untuk cukup satu tahun, sehingga terpaksa dilakukan pengetatan distribusi, yang berdampak pada antrean panjang," lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.<br /><br />Ia mengungkapkan, sebenarnya Kalsel meminta tambahan kuota BBM subsidi sebanyak 16 persen, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) hanya menambah sekitar 3,3 persen.<br /><br />"Tambahan kuota yang relatif kecil itu, bukan cuma tak mencukupi kebutuhan masyarakat, tapi justru memicu terjadinya ‘panic buying’ (kepanikan pembeli/konsumen), sehingga di SPBU semakin panjang," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) yang berkampus di Banjarbaru tersebut.<br /><br />"Pasalnya masyarakat takut tidak kebagian BBM subsidi tersebut dan menyebabkan harga eceran di luar SPBU, juga naik. Solusinya, kita usulkan Pertamina mendistribusikan BBM sebanyak mungkin, agar antrian panjang berkurang, dan masyarakat tenang kembali," lanjutnya.<br /><br />Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM dari SPBU agar tidak terjadi penyimpangan peruntukan, dan tugas tersebut berada di tangan BPH Migas, demikian Ibnu Sina. <strong>(phs/Ant)</strong></p>