Rapat kerja Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan dengan instansi terkait bersepakat menjadikan pertanian sebagai penggerak utama pembangunan provinsi itu pada 2013. <p style="text-align: justify;"><br />"Dalam rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, yang merupakan mitra kami, sepakat pertanian jadi sektor utama pembangunan 2013," ungkap Ketua Komisi II DPRD setempat, Muhammad Ihsanudin, Jumat.<br /><br />"Kesepakatan tersebut akan menjadi bahan awal pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2013," lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.<br /><br />Ia menambahkan, kesepakatan itu terkait dengan visi percepatan sinergi untuk kesejahteraan rakyat, karena 50 persen lebih penduduk Kalsel berada di sektor pertanian.<br /><br />"Kondisi tersebut yang mengharuskan kita memprioritaskan pembangunan sektor pertanian secara umum/luas, kalau memang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat," tandasnya.<br /><br />Menurutnya dengan petumbuhan ekonomi Kalsel yang meningkat sebagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat tahun anggaran 2011, belum memberikan jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas dan merata.<br /><br />Sebagai contoh tingkat kemiskinan penduduk Kalsel meningkat, kendati pertumbuhan ekonominya tahun 2011 naik dari 5,58 persen (2010) menjadi 6,12 persen.<br /><br />Pasalnya pertumbuhan ekonomi Kalsel dalam dua tahun terakhir (2010 & 2011) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian daripada pertanian.<br /><br />Seperti terlihat pada PDRB Kalsel 2011 yang secara umum/keseluruhan mencapai Rp68,23 triliun, berasal dari sektor pertambangan dan penggalian 24,42 persen dan pertanian 20,10 persen.<br /><br />Bila dibandingkan dengan 2010, pada 2011 sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari 21,19 persen menjadi 24,42 persen, sementara pertanian turun dari 21,33 persen menjadi 20,10 persen.<br /><br />Padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalsel, arah pembangunan bertumpu pada agribisnis dan agro industri.<br /><br />"Sesuai RPJMD (pembangunan lima tahunan) dan RPJPD (pembangunan 25 tahun) tersebut, maka penguatan pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama," demikian Ihsanudin.<br /><br />Rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama SKPD terkait jajaran Pemprov setempat, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, yang membahas visi pembangunan 2013 tersebut, 12 April lalu.<br /><br />Dalam rapat kerja tersebut, SKPD penunjang, antara lain Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, H Juni Rifat serta Dirut Perusahaan Daerah Bangun Banua, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemprov setempat. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
