Jajaran DPRD Kalimantan Selatan memprotes rencana penunjukan provinsi tersebut sebagai daerah lokasi proyek percobaan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. <p style="text-align: justify;">"Protes tersebut merupakan kesepakatan pimpinan dewan bersama pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujar Wakil Ketua DPRD provinsi setempat H Riswandi, di Banjarmasin, Senin.<br /><br />"Dalam pertemuan yang juga dihadiri wakil-wakil ketua dewan lain Muhammad Iqbal Yudianoor dan Fathurrahman, pimpinan fraksi DPRD Kalsel sepakat menyatakan protes, kalau provinsinya dijadikan proyek percobaan pembatasan BBM bersubsidi," ungkapnya.<br /><br />Ia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan pimpinan dewan, Sabtu (5/5) lalu, semua pimpinan fraksi DPRD Kalsel yang hadir tampak meradang, ketika mendengar informasi provinsinya bakal menjadi proyek percobaan pembatasan BBM bersubsidi.<br /><br />"Masak Kalsel yang dijadikan proyek percobaan pembatasan BBM bersubsidi. Kalau pemerintah mau bikin proyek percobaan pembatasan BBM bersubsidi, sebaiknya ambil saja Daerah Khusus Istimewa Jakarta Raya (DKI Jaya)," sarannya.<br /><br />"Pasalnya DKI Jaya banyak pengguna BBM bersubsidi, sehingga bisa sebagai contoh dasar perhitungan, baik dalam kaitan penghematan BBM maupun anggaran belanja negara," tandasnya.<br /><br />Ia mengatakan, pernyataan sikap protes atas rencana Kalsel sebagai proyek percobaan pembatasan BBM bersubsidi itu akan ditetapkan secara kelembagaan dalam rapat paripurna, yang dijadwalkan 12 Mei mendatang.<br /><br />"Kita akan sampai langsung ke pemerintah pusat, pernyataan sikap DPRD Kalsel terkait rencana proyek percobaan pembatasan BBM bersubsidi tersebut," demikian Riswandi.<br /><br />Sementara itu, seiring pengurangan kouta, persoalan BBM bersubsidi di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel sejak awal April lalu semakin parah, seperti menimbulkan antrean yang makin panjang kendaraan bermotor.<br /><br />Selain itu, harga eceran BBM bersubsidi seperti jenis premium di luar Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) atau pedagang kaki lima (PKL), seakan menjadi-jadi dan sampai mencapai Rp8.000/liter di daerah perkotaan.<br /><br />Namun dengan adanya pembatasan pengisian BBM bersubsidi di SPBU, antrean panjang kendaraan bermotor kian berkurang, terutama untuk jenis premium.<br /><br />Sedangkan antrean panjang kendaraan bermotor untuk jenis solar bersubsidi, masih mewarnai sejumlah SPBU di Kalsel, seperti terlihat di Banjarmasin dan sekitarnya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
