Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)perwakilan Kalimantan Selatan bakal menerapkan audit elektronik terhadap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di kawasan tersebut. <p style="text-align: justify;">Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarbaru, Selasa mengatakan, melalui audit elektronik ini, pelaksanaan audit keuangan akan jauh lebih murah dan cepat, karena petugas dari BPK tidak perlu datang ke seluruh daerah, tetapi cukup melalui media online.<br /><br />"Dengan audit online ini hasil audit pun bisa diketahui lebih cepat dan bisa mengurangi biaya operasional," kata Gubernur usai penandatangan keputusan daerah bersama tentang penerapan elektronik audit di kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru.<br /><br />Penerapan e-Audit tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel dengan Pemprov/Kota/Kabupaten di wilayah Kalsel tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemda dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<br /><br />Acara yanga dihadiri oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan sejumlah bupati serta wali kota tersebut merupakan tindak lanjut MoU sebelumnya.<br /><br />Gubernur menambahkan, penerapan e-Audit memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan audit sebelumnya antara lain dengan e-Audit, pada saat pemeriksaan BPK ada efisiensi waktu dan sumber daya manusia serta biaya.<br /><br />"Data-data bisa diakses langsung oleh BPK tanpa harus datang ke provinsi atau kabupaten dan kota," tambahnya.<br /><br />Pemerintah daerah, kata dia, cukup menyediakan data di website khusus yang bisa dengan mudah dibuka dan diakses oleh petugas BPK.<br /><br />"Kendalanya yaitu perlu persiapan untuk sarana IT dan sumber daya manusianya," katanya.<br /><br />Gubernur berharap, setelah MoU dilaksanakan, e-Audit segera dimulai mengingat target Pemprov Kalsel berkomitmen meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.<br /><br />Menurut Gubernur, dengan e-Audit akuntabilitas dan transparansi sistem pengawasan bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Saat ini Pemprov sedang membenahi berbagai persoalan aset yang masih menjadi kendala pemerintah untuk mendapatkan opini WTP.<br /><br />"Melalui e-Audit, saya berharap berbagai persoalan akan lebih mudah dan cepat diselesaikan, karena koordinasinya bisa dilakukan dengan lebih cepat," katanya.<br /><br />Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalsel Jack Anwar Mursyidi menambahkan, jika data yang disampaikan pemerintah daerah lengkap maka e-Audit bisa segera dilakukan.<br /><br />Soal keamanan data, Jack menjamin bahwa data yang disampaikan tidak akan bocor atau dicuri oleh heker.<br /><br />"Kami dijamin oleh Lembaga Sandi Negara, sehingga yang bisa mengakses data hanya pemeriksa, saya pun juga tidak bisa kecuali punya password dan surat tugas," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
