Kalteng Anggarkan Rp250 Juta Awasi Penjualan BBM

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan dana sebesar Rp250 juta untuk mengawasi pelaksanaan pembatasan waktu penjualan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai edaran BPH Migas nomor 973/07/Ka BPH/2014. <p style="text-align: justify;">Dana sebesar Rp250 juta tersebut telah disetujui dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun 2014, kata Anggota Komisi B DPRD Kalteng Achmad Syarpani di Palangka Raya, Senin.<br /><br />"Nantinya dana tersebut dipergunakan Dinas Pertambangan dan Energi untuk pengawasan, penertiban dan pengendalian setelah ditetapkannya surat edarah BPH Migas itu," tambah Syarpani.<br /><br />Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IV Kalteng itu pun mengharapkan pascaditerapkannya surat edaran BPH Migas tersebut, maka pemerintah provinsi maupun kabupaten kota mengantisipasi pembelian secara besar-besaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang masih banyak terjadi di daerah setempat.<br /><br />Syarpani mengatakan tindakan pencegahan penyelewengan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar harus diperketat agar maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan pembatasan penjualan oleh BPH Migas tercapai dengan baik.<br /><br />"Sejauh ini, surat edaran BPH Migas tersebut belum dirasakan masyarakat Kalteng, tapi bukan berarti tidak dilakukan antisipasi oleh eksekutif," kata dia.<br /><br />Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Minyak dan Gas Distamben Kalteng Sukri mengatakan kesulitan menindak pelaku penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar.<br /><br />Bahkan dirinya menyebut bukan rahasia lagi pelaku penyeleweng tersebut memodifikasi tempat menampung minyak kendaraannya sehingga dapat membeli lebih banyak minyak bersubsidi "Kalau kami tahu ada penyelewengan, pasti langsung dilaporkan ke aparat kepolisian. Tapi seperti yang diketahui bersama, kewenangan menindak yang berhak kan kepolisian," tambah Sukri.<br /><br />Kabid di Distamben tersebut mengatakan pembatasan tersebut justru akan semakin meningkatnya penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar, sebab selama ini BBM jenis solar bersubsidi di Kalteng telah habis terjual sekitar pukul 14.00 WIB.<br /><br />"Seperti yang disampaikan Kepala Distamben Syahril Tarigan, tidak ada masalah terhadap pembatasan waktu pembelian. Kami dari Distamben juga selalu konsisten melakukan pengawasan," demikian Sukri. <strong>(das/ant)</strong></p>