Kalteng Terbitkan Pergub Perizinan Satu Pintu

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagai upaya mewujudkan perizinan terpadu satu pintu. <p style="text-align: justify;">Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Susana Ria Aden di Palangka Raya, Selasa, mengemukakan pergub itu adalah tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tentang penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) pemerintah daerah tahun 2013.<br /><br />"Salah satu strateginya adalah strategi pencegahan yang meminta pemerintah daerah seluruh provinsi memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang memiliki target jelas sampai 2013 dalam proses perizinan," tambah dia.<br /><br />Pergub tersebut memberikan kewenangan kepada BPMDP untuk memproses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.<br /><br />Kepala BPMD Kalteng itu mengatakan Perda yang berkaitan dengan perizinan juga telah dibuat 30 Agustus 2013 sehingga ditindaklanjuti dengan menerbitkan Pergubnya.<br /><br />"Sekarang masih tahap sosialisasi hingga akhir Desember 2013 dan akan berlaku secara efektif mulai awal Januari 2014," kata Aden saat mensosialisasikan Pergub Kalteng No.61/2013 itu.<br /><br />Dikatakan proses perizinan dan nonperizinan di BPMDP Kalteng bertambah setelah mengalami pelimpahan dari dari tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi berjuluk ‘Bumi Tambun Bungai’ itu.<br /><br />Adapun tujuh SKPD yang proses perizinan dan nonperizinannya dilimpahkan ke BPMDP adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<br /><br />Sedangkan proses Perizinan dan nonperizinan yang menangani sektor Kehutanan, Perkebunan, Energy dan Sumber Daya Mineral serta Lingkungan Hidup, tetap harus melalui persetujuan dan ditandatangani Gubernur Kalteng.<br /><br />"Saat ini kami sedang menunggu standar pelayanan publik (SPP) dan standar pelayanan operasional (SOP) dari SKPD terkait untuk segera disusun dan ditindaklanjuti," demikian Aden. <strong>(das/ant)</strong></p>