Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang mengembangkan enam koridor kegiatan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan yakni perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI), batubara, minyak dan gas, besi baja, serta bauksit. <p style="text-align: justify;">"Pengembangan ini sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah ditetapkan pusat sebanyak enam Koridor Ekonomi (KE) yang di dalamnya termasuk KE di Kalimantan," kata Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, M Yadi Sabianoor, di Samarinda, Minggu.<br /><br />Dikatakannya, sesuai dengan fokus pengembangan MP3EI, yakni dengan delapan program utamanya yang meliputi kehutanan, pertanian, perikanan, industri manufaktur, pertambangan, energi dan pariwisata serta pengembangan kawasan yang mencakup 22 kegiatan ekonomi utama.<br /><br />Sedangkan tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Untuk KE Sumatera mengambil tema Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.<br /><br />Koridor Ekonomi di Pulau Jawa sebagai Pendorong industri dan jasa nasional, kemudian KE Bali-Nusa Tenggara sebagai Pintu Gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.<br /><br />Selanjutnya KE Sulawesi sebagai Pusat Produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan nikel nasional.<br /><br />Untuk Koridor Ekonomi di Papua-Kepulauan Maluku sebagai Pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional, sedangkan KE Kalimantan sebagai Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung nenergi nasional.<br /><br />Yadi mengatakan, guna menyukseskan program tersebut, telah ditetapkan Komite Pelaksana MP3EI yang diketuai Presiden RI dan ketua hariannya adalah Menteri Koordinator Perekonomian, sementara tugas utamanya adalah melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan, membuat rencana aksi serta melakukan laporan berkala.<br /><br />Kegiatan itu, katanya, melibatkan dunia usaha serta gubernur maupun asosiasi gubernur di dalam memimpin, memantau dan menfasilitasi percepatan pelaksanaan, kemudian dibentuk komite daerah.<br /><br />Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat vital dalam ikut mewujudkan suksesnya percepatan pembangunan yang dicita-citakan dalam MP3EI, sehingga setiap daerah perlu menerapkan semangat bisnis dengan melibatkan pihak swasta. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
