Kaltim Segera Daftarkan 39 Pulau Ke Pemerintah

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mendaftarkan sebanyak 39 pulau yang berada di wilayah setempat kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. <p style="text-align: justify;">Kepala Biro Kerja Sama dan Penataan Wilayah Sekretariat Provinsi Kaltim Tri Murti Rahayu di Samarinda, Selasa, mengatakan sebanyak 14 dari 39 pulau tersebut baru ditemukan di wilayah gugusan Pulau Balabalagan, Kabupaten Paser.<br /><br />"Dari hasil identifikasi masih terdapat 25 pulau ditambah 14 pulau yang baru ditemukan di Kabupaten Paser belum didaftarkan dan diberi nama," katanya.<br /><br />Saat ini, lanjut Tri Murti, di wilayah Kaltim terdapat 378 pulau yang sudah tercatat dalam register nasional di Kementerian Dalam Negeri.<br /><br />"Untuk pulau yang sudah berpenghuni jumlahnya cukup banyak, tetapi ada juga pulau yang belum ada penghuninya," ujarnya.<br /><br />Tri Murti menambahkan pihaknya akan melakukan pengecekan dan identifikasi lapangan terhadap keberadaan pulau-pulau tersebut, guna menindaklanjuti rencana program transmigrasi khusus nelayan yang ditempatkan di wilayah pulau terluar Kaltim.<br /><br />"Kita identifikasi dulu kira-kira pulau mana saja yang layak huni untuk program transmigrasi nelayan tersebut," tambahnya.<br /><br />Dari hasil konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa waktu sebelumnya, lanjut Tri Murti, terdapat program transmigrasi nelayan dan bantuan peralatan untuk nelayan.<br /><br />"Program tersebut akan kami manfaatkan dan sinergikan dengan Program Kaltim. Setelah dilakukan pertemuan dengan institusi terkait, kami akan mendatangi daerah-daerah yang masyarakatnya mayoritas nelayan untuk menjajaki rencana kerja sama, seperti Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat," paparnya.<br /><br />Pemprov Kaltim berencana merealisasikan program transmigrasi nelayan untuk ditempatkan pada pulau-pulau kecil dan terluar di pesisir wilayah setempat, agar tidak dikuasai atau diakui pihak asing.<br /><br />Untuk program ini, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sudah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun instansi terkait untuk melakukan kerja sama dengan sejumlah daerah yang mayoritas penduduknya nelayan, seperti Sulawesi dan daerah di Pulau Jawa.<br /><br />"Banyak pulau-pulau kecil di Kaltim, namun tidak berpenghuni, sehingga sangat rentan dikuasai oleh orang-orang atau pihak asing," katanya di Samarinda, Jumat (6/2).<br /><br />Melalui program transmigrasi nelayan, Awang Faroek berharap keberadaan pulau-pulau tersebut bisa dijaga dengan adanya penghuni.<br /><br />"Yang penting ada penghuninya dulu, sehingga pihak asing atau negara tetangga tidak berani mengklaim atau mengakui pulau-pulau tersebut. Kita harus bisa bekerja cepat, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan baru ada tindakan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Gubernur. (das/ant)</p>