Kaltim Terbaik Dalam Pelayanan Publik

Pemprov Kaltim termasuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan pada publik karena berhasil mendapat penghargaan `Citra Bhakti Abdi Negara dengan nilai CC dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). "Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CIBAN) itu diserahkan langsung oleh Menpan-RB Azwar Abubakar kepada Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada 27 Maret 2013," kata Asisten IV Bidang Adminitrasi Umum H Sofyan Helmi di Samarinda, Jumat. Prestasi Pemprov Kaltim itu diraih bersama dengan delapan provinsi terbaik lainnya. Selain itu juga diterima penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) untuk Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim dengan nilai B. Penghargaan CIBAN dan CPP membuktikan bahwa Kaltim dinilai sebagai yang terbaik dalam pelayanan publik, namun demikian pelayanan yang ada harus terus ditingkatkan. Penentuan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dari Menpan-RB, kriterianya adalah mulai dari seberapa jauh pelayanan dasar yang dilakukan, seperti pada pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan dan lainnya yang dapat dirasakan masyarakat. Guna terus meningkatkan pelayanan publik, lanjutnya, Pemprov Kaltim selalu mendorong para aparaturnya untuk selalu inovatif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula dengan Kepala Daerah di kabupaten dan kota bersama aparatur pemerintahnya harus cerdas, terutama dalam menyikapi perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa aparatur pemerintah maupun birokrat, dalam memberikan pelayanan memiliki dua pola pendekatan, yakni pendekatan paradigmatis dan nonparadigmatis. Pendekatan yang dilakukan birokrat dalam memberikan pelayanan publik harus sesuai dengan aturan formal yang telah ditetapkan, disebut pendekatan paradigmatis. Pendekatan ini menjadikan organisasi birokrasi lebih banyak berorientasi pada kekuasaan, hirarki, formalitas, prosedural, rasionalitas, impersonalitas guna mendukung ke arah tercapainya orientasi kekuasaan tersebut, dengan menekankan pada usaha mengatur masyarakat yang bersifat tuntas karena dituntun dari atas. Untuk menghindari pendekatan yang bersifat kekuasaan, maka dia menyarankan agar setiap aparatur pemerintah melakukan pendekatan non paradigmatis. Pendekatan tersebut menyarankan birokrasi pemerintah berorientasi pada pelayanan publik dengan menekankan pada kebutuhan pelanggan dan kepentingan umum. Apalagi di tengah derasnya kemudahaan mendapatkan informasi seperti saat ini, maka masyarakat semakin kritis dan tidak mau dilayani oleh birokrasi yang lambat dan bertele-tele serta tidak mempunyai kepastian hukum. Semua ini mempunyai indikasi bahwa kran keterbukaan sudah mulai dibuka. Keterbukaan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan peningkatan kualitas birokrasi yang semakin andal dan responsif. (das/ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan