Kamendagri Kaji Lingkungan Hidup Strategis Di HSU

oleh
oleh

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Kalimantan menjadi lokasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis oleh Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI. <p style="text-align: justify;">"Kabupaten HSU bersama dengan Kepulauan Bangka Belitung memang kami masukan dalam program kajian lingkungan hidup strategis tahun ini" kata Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Direktorat Jendaral (Ditjen) Pembangunan Daerah (Bangda) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ir Diah Indrajati, saat sosialisasi di Amuntai, Kamis.<br /><br />Kabupaten HSU terpilih sebagai sasaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLSH) jelasnya, karena selain proposal yang diajukan pemerintah daerah setempat, juga adanya rekomendasi dari Pemrintah Provinsi Kalimantan Selatan.<br /><br />Pemprov Kalsel menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan rawa di Kabupaten HSU untuk mendukung bidang pertanian, perikanan dan peternakan.<br /><br />Selain itu, lanjut Diah Indrajati, Pemda HSU juga memiliki visi Rawa Makmur yang menjadi landasan program pembangunan yang akan mengeksplorasi kawasan rawa sehingga perlu mendapat pendampingan pemikiran KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.<br /><br />Pemkab HSU juga dinilai Diah Indrajati secara aktif dalam kegiatan sosialisasi KLSH dan memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan KLHS.<br /><br />Oleh sebab itu dengan dipilihnya kabupaten HSU pada kegiatan KLHS, pihaknya telah mengucurkan dana bantuan pelaksanaan bimbingan teknis fasilitas KLHS ini kepada Pemkab setempat.<br /><br />Sosialisasi yang dilaksanakan selama tiga hari akan memberikan pemikiran kajian KLHS ini kepada perangkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten HSU dalam rencana awal penyusunan RPJMD.<br /><br />"Jadi melalui kajian ini kita akan menguji metodologi yang diterapkan dalam pembuatan RPJMD, apakah mampu menjawab isu strategis yang ada dalam KLHS" tandas Diah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang penyusunan KLHS terkait penyusunan RPJMD, kata Diah Indrajati saat ini memang tengah dirumuskan sebagai landasan atau panduan dalam pelaksanaan KLHS tersebut.<br /><br />Bupati HSU HM Aunul Hadi menyambut baik atas dipilihnya HSU sebagai pelaksanaan program kajian, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 yang menekankan pembangunanberkelanjutan.<br /><br />Dalam melaksanakan program pembangunan, kata Aunul, Pemkab HSU memikirkan dampak pembangunan menyangkut berbagai aspek pelestarian lingkungan, karena 80 persen kawasan di HSU terdiri atas lahan rawa atau lahan lebak.<br /><br />Selain itu, paparnya, adanya perubahan iklim global dan pertumbuhan jumlah penduduk HSU yang tidak merata turut berpengaruh terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.<br /><br />Apalagi sejak penetapan Kota Amuntai sebagai pengembangan kawasan wilayah dalam Peraturan Perundang-Undangan (PP) Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional telah memberikan peluang besar bagi Pemkab HSU terhadap pengembangan kawasan Kota Amuntai dan sekitarnya dalam proses pembangunan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>