Kapolda Bantah Tidak Berikan Hak AKBP Idha

Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistianto membantah tidak memberikan hak-hak kepada AKBP Idha Endri Prastiono selama dalam penahanan di sel Mapolda Kalbar. "Tidak ada upaya kami mempersulit ibadah terdakwa maupun tahanan lain," kata Arief usai melantik perwira menengah di Polda Kalbar, Kamis. Ia menjelaskan seorang tahanan memang tidak bisa menunaikan ibadah shalat berjamaah di masjid, tetapi silakan saja mereka (tahanan) yang akan melakukan shalat berjamaah. "Hak-haknya sebagai tahanan sudah dipenuhi, ingat statusnya (Idha) tahanan," ungkapnya. Di tempat terpisah, terdakwa Idha Endri Prastiono mengajukan permohonan pengalihan tahanan kepada majelis hakim, dari saat ini di sel Mapolda Kalbar ke Rutan Kelas II A Pontianak dengan alasan banyak hak-haknya yang tidak terpenuhi disana. "Banyak hak-hak saya sebagai tahanan yang terabaikan, seperti untuk shalat bersama dengan tahanan lainnya juga tidak bisa. Kesehatan saya juga sudah mulai menurun," ungkapnya. Majelis Hakim PN Pontianak Torowa Daeli menolak permohonan terdakwa untuk dipindahkan ke Rutan Kelas II A Pontianak. "Meskipun tetap ditahan di sel Mapolda Kalbar, hak-hak terdakwa tetap akan diberikan sehingga tidak perlu pindah," ujarnya. Penasihat hukum terdakwa, Hadi Suratman menyatakan penahanan terhadap terdakwa harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, hak-hak terdakwa harus dipenuhi, seperti keinginan kliennya agar bisa melaksanakan shalat bersama dengan penghuni sel di Mapolda Kalbar dan lain sebagainya. JPU Juliantoro dalam dakwaannya menyatakan terdakwa AKBP Idha Endri Prastiono diduga melakukan perampasan terhadap barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik Aciu warga negara Malaysia yang kini menjalani tahanan Lapas Kelas II A Pontianak. Terdakwa dikenakan tindak pidana korupsi melalui pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20/2001, dan pasal 374 KUHP. (das/ant)

Komentar