Kapolda Kalsel Pastikan Tindak SPBU Langgar Aturan

oleh

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Machfud Arifin memastikan menindak stasiun pengisian bahan bakar umum di provinsi itu yang operasionalnya melanggar aturan. <p style="text-align: justify;">"Kalau ada SPBU di Kalsel yang melanggar ketentuan pemerintah, pasti kami tindak," katanya di Banjarmasin, Senin (4/8).<br /><br />Ketentuan atau kebijakan pemerintah, melarang SPBU menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada malam hari atau sejak pukul 18.00-08.00 waktu setempat.<br /><br />"Kebijakan pemerintah tersebut harus didukung, dipahami, serta ditaati masyarakat atau tidak boleh tak mengindahkan," kata jenderal polisi bintang satu itu.<br /><br />Sebab, katanya, ketentuan atau kebijakan itu untuk kepentingan penghematan stok BBM dalam negeri, serta mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi.<br /><br />Ia menyatakan jika ada SPBU yang tertangkap menjual BBM solar bersubsidi pada malam hari, pihaknya tidak segan menindak.<br /><br />"Kita tidak menolelir segala penyimpangan dan pelanggaran, pasti kita tindak," kata mantan Direktur Reskrim Polda Kalsel tersebut.<br /><br />Ia mengingatkan semua SPBU agar tidak main "kucing-kucingan", melakukan penyimpangan penjualan BBM bersubsidi yang seharusnya didapat oleh yang berhak, dan dijual bukan pada waktunya yang diperbolehkan.<br /><br />"Saya sudah instruksikan semua anggota kepolisian di polresta dan polres-polres di daerah untuk turun mengawal kebijakan pemerintah terkait BBM jenis solar bersubsidi, dan mengawasi semua SPBU di daerahnya masing-masing," katanya.<br /><br />BPH Migas mengeluarkan aturan penjualan solar subsidi di SPBU di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Bali hanya boleh pada pukul 08.00-18.00 waktu setempat, yang berlaku sejak 4 Agustus 2014.<br /><br />Namun, tidak semua SPBU dikenakan aturan tersebut. Hanya SPBU yang berada di kawasan industri, perkebunan, dan pertambangan yang rawan penyalahgunaan solar subsidi. <strong>(das/ant)</strong></p>