Kapolda: Penanganan Peti Di Kalbar Harus Terkoordinasi

oleh

Kepala Polda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistianto menyatakan, penanganan pertambangan emas tanpa izin (Peti) di Kalbar harus terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa dicarikan solusi bagi masyarakat setelah tidak lagi melakukan Peti. <p style="text-align: justify;">"Karena penanganan Peti tidak hanya bisa dilakukan penindakan dari segi hukum saja, tetapi harus terkoordinasi agar masyarakat tidak tergantung pada peti dalam mencari nafkah," kata Arief Sulistianto di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menjelaskan, pemda harus mencarikan atau membuka lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat pascaditertibkannya Peti, agar masyarakat tidak kembali melakukan Peti.<br /><br />"Beberapa bupati saat ini sedang merumuskan terkait langkah untuk mengalihkan mata pencaharian masyarakat selain peti, seperti di Kabupaten Landak sudah dilakukan sehingga razia peti terus dilakukan," ungkap Arief.<br /><br />Hal senada juga diakui oleh Aktivis Walhi Kalbar Hendrikus Adam. Ia mengatakan pemerintah daerah harus mencari solusi terkait masalah Peti yang selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut.<br /><br />"Memang tidak mudah, karena ini sudah turun temurun di kawasan tersebut, tetapi langkah itu harus segera diambil, apalagi bencana sudah ada di depan mata," katanya.<br /><br />Menurut Hendrikus pemerintah harus membasmi praktik Peti hingga ke pemilik modal tertinggi, sehingga rantainya bisa terputus.<br /><br />"Karena selama ini upaya tersebut, hanya sebatas menangkap para pekerjanya saja, bukan pemilik modal tertinggi, sehingga hanya berhenti ketika ditertibkan saja, begitu selesai Peti kembali marak," ujarnya.<br /><br />Selain itu, dampak kerusakan akibat Peti juga tidak sebanding dengan hasilnya. Sehingga pemda harusnya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor Peti, agar mereka tidak kembali menjadi pekerja Peti pascaditertibkannya aktivitas tersebut.<br /><br />Sebelumnya, Sabtu (4/10), di Menterado, Kabupaten Bengkayang, sekitar 18 orang tewas, yang terdiri penambang dan pendulang Peti, karena tanah yang dilakukan aktivitas pertambangan ilegal itu longsor.<br /><br />Ke-18 orang korban tewas tersebut, yakni Okta, kemudian Riski, Ono dari Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Pontianak; Ayub dari Kabupaten Sekdau; Pepen, Markus dari Kecamatan Capkala, Ipeng, Rio, Mak inah, Muri, Utuk, Azis, Joni, Dedeng, Agus, anak Joni, Imus, dan Long dari Kecamatan Goa Boma, Kabupaten Bengkayang.<strong> (das/ant)</strong></p>