Langkah pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) terus dimatangkan. Rekomendasi Pemerintah Provinsi yang sebelumnya disebut-sebut sebagai penghambat diyakini bukan lagi menjadi persoalan. <p style="text-align: justify;">“Kapuas Raya sudah menemui titik terang, kemarin saya dapat informasi dari Pak Nikodimus R Toun (Politisi Demokrat di DPRD Provinsi Kalbar) Kapuas Raya dibicarakan di Komisi II DPR RI,” ungkap Koordinator Pembentukan PKR, Drs. Milton Crosby, M.Si Senin (01/04/2013). <br /><br />Ditegaskan Milton bahwa nama yang dipakai tetap menggunakan nama Kapuas Raya tidak ada nama lain, tetap Kapuas Raya, tegasnya. <br /><br />Milton melanjutkan ada dua opsi akan ditempuh agar Kapuas Raya segera terealisasi. Opsi pertama melalui hak inisiatif DPR RI. <br /><br />Opsi ini akan terus diperjuangkan hingga 2014, sebelum masa kerja DPR RI priode sekarang berakhir, bila opsi tersebut tak terkejar maka opsi kedua ialah melalui pemerintahan (eksekutif) berdasarkan undang-undang pemekaran.</p> <p style="text-align: justify;"><br />“Sekarang hanya tinggal melengkapi sejumlah berkas. Kita akan kejar opsi pertama yakni melalui hak inisiatif DPR RI,” kata Milton. <br /><br />Disinggung soal rekomendasi Pemerintah Provinsi, Milton memastikan hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Dirinya sedang berkoordinasi dengan para pimpinan daerah di lima kabupaten untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalbar Cornelis. Direncanakan pertemuan itu turut menyertakan para tokoh masyarakat di timur Kalbar. <br /><br />“Nanti kita akan bertemu langsung dengan Pak Gubernur. Saya paham betul beliau, orangnya berjiwa besar. Saya yakin beliau merestui,” yakin Milton.<br /><br />Terpisah, Ketua Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan (FK3P) timur Kalbar, Syeh Mukaram Bansir, menyambut baik niat Koordinator Pembentukan PKR Milton Crosby membawa para pimpinan daerah beserta tokoh masyarakat di lima kabupaten untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalbar Cornelis.<br /><br />“Harusnya memang demikian. Komunikasi dengan Gubernur mesti intensif dilakukan dan lima kabupaten harus kompak,” kata Mukaram. <br /><br />Menurut Mukaram, peran Gubernur dalam sebuah pemekaran wilayah sangat besar. Selaku pemilik daerah induk, Gubernur memiliki kewenangan penerbitan rekomendasi. Karena itu restu Gubernur sangat diperlukan. <br />“Kita yakin Pak Gubernur paham kondisi wilayah di Kalbar. Yang terpenting komunikasi yang baik antar pimpinan daerah di lima kabupaten dengan Gubernur,” ucapnya. <br /><br />Mukaram menilai Kapuas Raya merupakan solusi percepatan dan pemerataan pembangunan di timur Kalbar. Kesempatan pemerintah pusat yang masih membolehkan pemekaran mesti dimanfaatkan. <br /> <br />“Kapuas Raya bukan hanya baik untuk lima kabupaten yang tergabung didalamnya tapi juga untuk Kalbar secara umum,” pungkas Mukaram. <strong>(*)</strong></p>
