Kapuas Terkendala Sdm Untuk Tingkatkan PAD

oleh

Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Ir HM Mawardi mengatakan, pemerintah daerah setempat masih terkendala sumber daya manusia guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). <p style="text-align: justify;">"Untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih lemah dalam mencapai target pendapatan asli daerah masih terkendala sumber daya manusia," katanya di Kuala Kapuas, Selasa.<br /><br />Apalagi, kata Bupati Mawardi, dengan adanya potensi pajak dan retribusi yang baru seperti pajak sarang burung walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011.<br /><br />Sehingga diperlukan keseriusan dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan PAD, katanya pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan II tahun sidang 2011 DPRD Kabupaten Kapuas.<br /><br />Ia juga mengatakan berkaitan dengan menurunnya capaian target PAD tahun anggaran 2010 dibandingkan dengan tahun anggaran 2009 disebabkan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.<br /><br />Maka terdapat beberapa peraturan daerah Kabupaten Kapuas yang tidak diberlakukan lagi, sehingga terdapat objek pendapatan yang tidak lagi dilakukan pemungutan.<br /><br />"Pajak dan retribusi daerah memang seharusnya merupakan andalan untuk mendongkrak pendapatan daerah," katanya.<br /><br />Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan beberapa peraturan daerah terkait penerimaan daerah, serta mesti dilakukan sosialisasi yang baik sehingga dipahami oleh masyarakat, katanya.<br /><br />Bupati Mawardi juga mengatakan realisasi sumbangan pihak ketiga pada tahun anggaran 2010 memang masih belum optimal.<br /><br />"Mudah-mudahan dengan adanya payung hukum yang jelas pada tahun anggaran 2011 ini pendapatan dari sumbangan pihak ketiga dapat terealisasi dengan baik," katanya.<br /><br />Ia juga mengatakan kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2010 terutama berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.<br /><br />"Sedangkan dari pendapatan asli daerah dari semua objek realisasinya masih belum mencapai seratus persen," katanya.<br /><br />Terkait dengan surat edaran Bupati Kapuas Nomor 973/922/Dipenda tahun 2009 perihal intensifikasi dan optimalisasi, khususnya pemungutan pajak alat-alat berat, maka pemerintah daerah sudah cukup maksimal berupaya melakukan optimalisasi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>